MEDAN -Kasus dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal (DIF) yang diterima Pemerintah Kota (Pemko) Binjai pada tahun 2024 tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai.
Proses penyelidikan ini mendapat sorotan serius dari anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga.
Mangihut, yang juga dikenal sebagai eks petinggi di Korps Adhyaksa dengan segudang pengalaman, meminta Kejari Binjai bekerja maksimal dan tidak main-main dalam menangani kasus dugaan penyelewengan dana yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
"Sudah ku gas Kejari Binjai agar serius," tegas politisi Partai Golkar tersebut, Kamis (22/5/2025).
Ia juga meluruskan informasi yang sempat beredar di publik, bahwa nilai dana insentif yang diterima Pemko Binjai bukanlah Rp30 miliar seperti yang disebut-sebut, melainkan sebesar Rp21 miliar.
"Dana insentif fiskal juga enggak benar sebesar 30 miliar. Yang benar adalah 21 miliar. Sabar dululah," ujar Mangihut, menekankan pentingnya ketelitian dalam penyelidikan.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Binjai Noprianto Sihombing membenarkan bahwa penyelidikan kasus ini telah berjalan. Bahkan, menurutnya, sudah ada satu kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik.
"Seminggu lalu kalau tak salah, satu kepala OPD yang berkaitan dengan dana insentif fiskal kami periksa," ungkap Noprianto.
Ia juga menyebut, kemungkinan beberapa kepala OPD lainnya akan dipanggil untuk dimintai keterangan seputar aliran dan penggunaan dana insentif tersebut.
Namun, Noprianto yang juga pernah menjabat sebagai Kacabjari Langkat di Pangkalan Brandan, belum bersedia membeberkan identitas kepala OPD yang telah diperiksa tersebut.
Penyelidikan ini dilakukan setelah Kejari Binjai menerima pelimpahan laporan pengaduan masyarakat (dumas) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
"Beberapa waktu lalu penyelidikan kami yang tangani, dilimpahkan ke Kejari Binjai dari Kejatisu," tambahnya.
JAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
Pemerintahan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). adsenseSalah satu ket
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian
Ekonomi
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia menghentikan sementara impor besi bekas (scrap metal) setelah ditemukan kontaminasi zat radioaktif cesium13
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait t
Ekonomi
JAKARTA Oppo dikabarkan tengah bersiap menghadirkan lini flagship terbarunya, Find X9 dan Find X9 Pro, dengan sejumlah peningkatan signif
Sains & Teknologi
