Wapres Gibran Usulkan Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus, Amnesty International: Masuk Akal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Fokus terbaru penyidikan kini mengarah pada keterlibatan tiga mantan staf khusus (stafsus) dari eks Mendikbud Nadiem Makarim.
Ketiganya diduga memiliki peran strategis dalam proses pengadaan yang dikaitkan dengan proyek pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bernilai Rp3,58 triliun.
Selain itu, ada pula anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6,3 triliun yang turut menjadi bagian dari program tersebut.
"Dalam kapasitas mereka sebagai staf khusus, konsultan, maupun tenaga ahli teknis, penyidik mendalami apakah tindakan mereka merupakan bagian dari perintah atasan dan apakah ada keterkaitan dengan pihak lain," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).
Menurut Harli, stafsus umumnya bertindak atas arahan langsung dari pejabat pimpinan.
Oleh karena itu, penyidik juga tengah menelusuri siapa pihak yang memerintahkan mereka untuk berperan dalam pengadaan tersebut.
"Apakah itu bagian dari tugasnya? Siapa yang memerintah? Apa hasil dari tugas itu? Semua sedang dianalisis," lanjut Harli.
Kasus ini berkaitan erat dengan proyek bantuan TIK untuk satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Dalam penyelidikan awal, ditemukan adanya dugaan pemaksaan penggunaan sistem operasi Chrome OS atau Chromebook pada perangkat yang disalurkan ke sekolah-sekolah.
Padahal, menurut hasil uji coba pada tahun 2019 terhadap 1.000 unit Chromebook, perangkat tersebut dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran.
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan kebijakan work from home
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa laporan dugaan makar terhadap pengamat politik Saiful Mujani belum tentu berlanjut ke proses h
HUKUM DAN KRIMINAL
MADIUN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 12 lokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, sejak Senin, 6 April 2026 hingga Kamis, 9 Ap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengusaha Insanul Fahmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di lemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang diduga melakukan penipuan d
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memastikan seluruh korban dalam peristiwa tanah longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibola
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur
EKONOMI
JAKARTA Salah satu tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rustam Effendi, membantah adanya permintaan u
HUKUM DAN KRIMINAL