JAKARTA — Menteri Lingkungan HidupHanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa sebanyak 13 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat memiliki hak spesial untuk melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung.
Hak tersebut diberikan sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004.
Hanif menjelaskan, secara umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang aktivitas tambang di kawasan hutan lindung.
Baca Juga:
Namun, ada pengecualian bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki izin sebelum berlakunya aturan tersebut.
"Sesuai Keppres Nomor 41 Tahun 2004, 13 perusahaan ini, termasuk PT Gag Nikel, dapat melakukan kegiatan tambang secara legal meski berada di kawasan hutan lindung," terang Hanif saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6/2025).
Baca Juga:
Keputusan Presiden tersebut mengatur bahwa izin tambang di kawasan hutan lindung dapat terus berlanjut sampai masa izinnya habis, dengan ketentuan izin pinjam pakai yang diatur Menteri Kehutanan.
Daftar 13 perusahaan tersebut meliputi PT Freeport Indonesia, PT Karimun Granit, PT Inco Tbk, PT Indominco Mandiri, PT Aneka Tambang, PT Natarang Mining, PT Nusa Halmahera Minerals, PT Pelsart Tambang Kencana, PT Interex Sacra Raya, PT Weda Bay Nickel, PT Gag Nikel, PT Sorikmas Mining, dan PT Aneka Tambang di Sulawesi Tenggara.
Menteri Hanif menambahkan bahwa seluruh area di Kabupaten Raja Ampat merupakan kawasan hutan, namun PT Gag Nikel telah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku.
Meski begitu, aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung tetap menjadi sorotan publik dan memicu pro-kontra terkait konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.*
(tm/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal