JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singapura yang juga menjabat sebagai Direktur PT RDG Airlines.
Gibbrael mangkir dari panggilan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana operasional kepala daerah di Papua.
"Nanti akan dipertimbangkan (penjemputan paksa)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
Penyidik membutuhkan keterangan Gibbrael untuk mengusut aliran dana rasuah yang diduga digunakan untuk pembelian jet pribadi.
Langkah jemput paksa belum langsung diambil, karena KPK akan terlebih dahulu mengirimkan panggilan ulang.
"Kami meminta saudara GI yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara terkait dengan Papua ini untuk kooperatif memenuhi panggilan berikutnya," tegas Budi.
KPK telah membuka penyidikan baru dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Lembaga antirasuah sebelumnya menduga adanya penyelewengan anggaran operasional kepala daerah yang nilainya mencapai Rp1 triliun per tahun.
Dana itu diminta sejak 2019 hingga 2022, dan digunakan tidak sesuai peruntukannya.
"Dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun Rp1 triliun, dan sebagian besar setelah kita telisik digunakan untuk biaya makan minum," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada 27 Juni 2023.
Alex menambahkan bahwa penggunaan dana tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan kini menjadi fokus utama dalam proses penyidikan lanjutan oleh KPK.
Salah satu temuan penting dalam penyidikan adalah dugaan pembelian jet pribadi dengan dana korupsi.
Keterangan Gibbrael Isaak, yang perusahaannya diduga terlibat dalam transaksi pembelian jet tersebut, dianggap krusial untuk membongkar rangkaian aliran dana ilegal.
KPK mendesak Gibbrael agar bersikap kooperatif dan hadir dalam pemanggilan berikutnya guna memberikan keterangan sebagai saksi.
Jika kembali mangkir, penjemputan paksa akan menjadi opsi hukum yang akan ditempuh.*
(mt/a008)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membantah pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait tudingan lambatny
Pemerintahan
MEDAN Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, M. Afri Rizki Lubis, mendesak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Rua
Peristiwa
JAKARTA Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, menyatakan kesiapannya untuk kembali menukangi skuad Garuda jika mendapat tawara
Olahraga
BATU BARA Guna mendorong pemulihan destinasi wisata daerah, Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Bat
Pariwisata
MEDAN Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, resmi melantik Pengurus Wilayah DMI Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah upa
Nasional
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) resmi mengonfirmasi lonjakan signifikan kasus Infeksi Saluran Perna
Kesehatan
JAKARTA Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., memimpin langsun
Nasional
MEDAN Garena kembali menghadirkan kejutan menarik bagi para pemain setia Free Fire (FF) dengan meluncurkan sejumlah kode redeem terbaru
Sains & Teknologi
JAKARTA Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada
Nasional
MEDAN Meta resmi mengumumkan peluncuran fitur baru untuk memperkuat perlindungan pengguna dari upaya penipuan online, khususnya yang men
Sains & Teknologi
