JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singapura yang juga menjabat sebagai Direktur PT RDG Airlines.
Gibbrael mangkir dari panggilan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana operasional kepala daerah di Papua.
"Nanti akan dipertimbangkan (penjemputan paksa)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
Baca Juga:
Penyidik membutuhkan keterangan Gibbrael untuk mengusut aliran dana rasuah yang diduga digunakan untuk pembelian jet pribadi.
Langkah jemput paksa belum langsung diambil, karena KPK akan terlebih dahulu mengirimkan panggilan ulang.
Baca Juga:
"Kami meminta saudara GI yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara terkait dengan Papua ini untuk kooperatif memenuhi panggilan berikutnya," tegas Budi.
KPK telah membuka penyidikan baru dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Lembaga antirasuah sebelumnya menduga adanya penyelewengan anggaran operasional kepala daerah yang nilainya mencapai Rp1 triliun per tahun.
Dana itu diminta sejak 2019 hingga 2022, dan digunakan tidak sesuai peruntukannya.
"Dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun Rp1 triliun, dan sebagian besar setelah kita telisik digunakan untuk biaya makan minum," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada 27 Juni 2023.
Alex menambahkan bahwa penggunaan dana tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan kini menjadi fokus utama dalam proses penyidikan lanjutan oleh KPK.
Salah satu temuan penting dalam penyidikan adalah dugaan pembelian jet pribadi dengan dana korupsi.
Keterangan Gibbrael Isaak, yang perusahaannya diduga terlibat dalam transaksi pembelian jet tersebut, dianggap krusial untuk membongkar rangkaian aliran dana ilegal.
KPK mendesak Gibbrael agar bersikap kooperatif dan hadir dalam pemanggilan berikutnya guna memberikan keterangan sebagai saksi.
Jika kembali mangkir, penjemputan paksa akan menjadi opsi hukum yang akan ditempuh.*
(mt/a008)
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan keyakinannya bahwa target nasional 100 juta peserta program Cek Kesehatan Gratis (CK
Kesehatan
TEHERAN Ketegangan antara Israel dan Iran kembali memuncak setelah sebuah serangan drone militer Israel dikabarkan menghantam infrastruk
Internasional
BANTUL Seorang pria berinisial UU (28), warga Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, nekat membakar sepeda motor milik adiknya
Peristiwa
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, menyatakan penyesalannya atas keputusan Kementerian Dalam Negeri
Nasional
PARIS Menteri Luar Negeri Prancis JeanNoel Barrot kembali menegaskan komitmen negaranya untuk mengakui keberadaan negara Palestina dala
Internasional
JAKARTA Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I, Muslim Ayub, mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan sanksi kepada Menteri Da
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menekankan pentingnya strategi yang serius, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam u
Pariwisata
JAKARTA Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghadirkan destinasi wisata bertema Pulau Kucing di Kepulauan Seribu me
Nasional
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk menghentikan aksi
Nasional
PALI Aksi pencurian nekat terjadi di halaman sebuah rumah makan di Desa Lunas Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lemata
Hukum dan Kriminal
