JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana operasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tahun anggaran 2020–2022.
Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkap bahwa sebagian uang hasil korupsi diduga digunakan untuk membeli jet pribadi secara tunai, dengan membawa uang menggunakan 19 koper.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan persnya, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, uang tersebut dibawa langsung dari Papua dalam bentuk tunai menggunakan pesawat.
"Dalam transaksinya, KPK menduga pembelian jet pribadi dilakukan secara tunai. Uangnya dibawa dalam 19 koper dari Papua," ujar Budi.
Pembelian jet pribadi ini menjadi bagian dari penyidikan atas kasus dugaan korupsi dana program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Budi menjelaskan bahwa transaksi tersebut menunjukkan indikasi kuat pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.
"KPK masih mendalami apakah selain jet pribadi, ada juga aset lain yang dibeli dengan uang hasil korupsi. Langkah ini juga penting untuk asset recovery," ungkap Budi.
KPK menduga kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun dalam kasus ini.
Selain pembelian pesawat, penyidik juga menelusuri aliran dana ke aset-aset lainnya yang kemungkinan berada di luar negeri.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni:
- Dius Enumbi, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua.
- Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua.
Keduanya diduga kuat bekerja sama dalam penyalahgunaan anggaran dana penunjang operasional dan pelayanan kedinasan.
"Kami akan terus menelusuri aset-aset yang berasal dari hasil korupsi, termasuk keberadaan jet pribadi yang saat ini diinformasikan berada di luar negeri," tambah Budi.
KPK menegaskan bahwa penyidikan akan terus diperluas, tidak hanya untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara melalui asset recovery.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan bagaimana dana publik dalam jumlah besar bisa digunakan untuk kepentingan pribadi yang sangat mencolok, seperti pembelian jet pribadi secara tunai.*
(d/a008)
BANDA ACEH Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh memaparkan capaian signifikan Satgas Pemberantasan Penyelundupan dan Barang Kena Cukai (BKC)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmennya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadiri Launchi
Pemerintahan
BINJAI Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menginstruksikan bupati dan walikota untuk menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedun
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah melakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD) se
Pemerintahan
BANDA ACEH Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar konferensi pers di Aceh untuk memaparkan capaian pengawasan dan penindakan
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat mel
Pemerintahan
BALI Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali menggelar rapat bersama Tim Satgas Pangan di Gedung Ditreskrimsus, Sel
Ekonomi
PAPUA Bupati Mimika Johannes Rettob meluruskan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut dana pemerintah
Politik
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Mer
Politik
