
Kapolda Sumut Pastikan Tidak Ada Bom di Pesawat Saudia Airlines yang Mendarat Darurat di Kualanamu
MEDAN Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, memastikan bahwa tidak ditemukan bahan peledak atau bom dalam pesawat Sa
NasionalJAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana operasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tahun anggaran 2020–2022.
Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkap bahwa sebagian uang hasil korupsi diduga digunakan untuk membeli jet pribadi secara tunai, dengan membawa uang menggunakan 19 koper.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan persnya, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga:
Menurutnya, uang tersebut dibawa langsung dari Papua dalam bentuk tunai menggunakan pesawat.
"Dalam transaksinya, KPK menduga pembelian jet pribadi dilakukan secara tunai. Uangnya dibawa dalam 19 koper dari Papua," ujar Budi.
Baca Juga:
Pembelian jet pribadi ini menjadi bagian dari penyidikan atas kasus dugaan korupsi dana program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Budi menjelaskan bahwa transaksi tersebut menunjukkan indikasi kuat pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.
"KPK masih mendalami apakah selain jet pribadi, ada juga aset lain yang dibeli dengan uang hasil korupsi. Langkah ini juga penting untuk asset recovery," ungkap Budi.
KPK menduga kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun dalam kasus ini.
Selain pembelian pesawat, penyidik juga menelusuri aliran dana ke aset-aset lainnya yang kemungkinan berada di luar negeri.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni:
- Dius Enumbi, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua.
- Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua.
Keduanya diduga kuat bekerja sama dalam penyalahgunaan anggaran dana penunjang operasional dan pelayanan kedinasan.
"Kami akan terus menelusuri aset-aset yang berasal dari hasil korupsi, termasuk keberadaan jet pribadi yang saat ini diinformasikan berada di luar negeri," tambah Budi.
KPK menegaskan bahwa penyidikan akan terus diperluas, tidak hanya untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara melalui asset recovery.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan bagaimana dana publik dalam jumlah besar bisa digunakan untuk kepentingan pribadi yang sangat mencolok, seperti pembelian jet pribadi secara tunai.*
(d/a008)
MEDAN Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, memastikan bahwa tidak ditemukan bahan peledak atau bom dalam pesawat Sa
NasionalMEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara mengenai insiden ancaman bom terhadap pesawat Saudia Airlines Boeing 5276 yang
PemerintahanJAKARTA Seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria berinisial OIO ditangkap oleh jajaran Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan rencana pengajuan perubahan status wilayah administratif empat pulau yan
PemerintahanMEDAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke435 yang akan jatuh pada 1 Juli 2025, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu W
PemerintahanMEDAN Tentara Nasional Indonesia (TNI) turun tangan dalam penanganan darurat pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV5276 rute
PeristiwaMEDAN Emas dan berlian telah lama dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemewahan. Tapi apakah keduanya benarbenar langka sesuai dengan nil
Sains & TeknologiBANDA ACEH Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Aceh, DR. H. Taqwaddin, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keputus
NasionalACEH Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prab
NasionalJAKARTA Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa negaranya tidak memerlukan bantuan militer da
Internasional