Kader PDIP Minta Bareskrim Tetapkan Menteri Koperasi Budi Arie sebagai Tersangka

JAKARTA – Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wiradarma Harefa, meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk menetapkan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Permintaan tersebut disampaikan Wiradarma saat mengunjungi Bareskrim Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/6).

Wiradarma berharap penyidik dapat melanjutkan proses hukum secara serius, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, termasuk penetapan tersangka terhadap Budi Arie.

Baca Juga:

• Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, Divonis 3 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Hakim PN Surabaya
• Eks Kadisbud DKI Jakarta Didakwa Rugikan Negara Rp 36,3 Miliar dalam Kasus Korupsi

" Kami berharap penyidik melanjutkan laporan kami, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan sampai dia juga bisa tersangka," ujar Wiradarma.

Wiradarma mengungkapkan, hingga kini Menteri Koperasi Budi Arie belum menunjukkan itikad baik untuk memberikan klarifikasi maupun permintaan maaf atas pernyataannya yang menyebut PDIP terlibat dalam kasus penjagaan situs judi online (judol).

Baca Juga:

• Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara Kasus Suap dan Gratifikasi Rp915 Miliar
• Jennie BLACKPINK Menang Gugatan Hukum atas Pria yang Klaim Sebagai Ayahnya

Pernyataan tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik PDIP.

PDIP bahkan telah memberikan ultimatum kepada Budi Arie untuk segera mengklarifikasi dan meminta maaf secara resmi.

Namun, hingga saat ini belum ada respons yang memadai dari yang bersangkutan maupun tim jubirnya.

"Ini yang sampai saat ini tak ada apa-apa tanggapan dari Budi Arie. Padahal waktu itu berdasarkan yang disampaikan jubirnya, setelah nanti ada pertemuan dengan wartawan yang melakukan rekaman, dia akan komunikasi dengan PDIP, tapi tak ada," kata Wiradarma.

Wiradarma menegaskan bahwa pelaporan ini dilakukan atas inisiatif para kader PDIP, bukan berdasarkan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Dalam laporan tersebut, Budi Arie dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sesuai Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain laporan tertulis, para kader PDIP juga membawa sejumlah barang bukti berupa rekaman suara.*

Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, Divonis 3 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Hakim PN Surabaya

Eks Kadisbud DKI Jakarta Didakwa Rugikan Negara Rp 36,3 Miliar dalam Kasus Korupsi

Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara Kasus Suap dan Gratifikasi Rp915 Miliar

Jennie BLACKPINK Menang Gugatan Hukum atas Pria yang Klaim Sebagai Ayahnya

Wapres Gibran Siapkan Peta Jalan Menuju Pemilu 2029 di Tengah Isu Pemakzulan

Wilmar Klaim Rp11,8 Triliun sebagai Dana Jaminan, Kejagung Bantah: Disita!