Dalih Menyusui, Fakta Berbeda: Kasus Tersangka Penganiayaan AH Mandek di Polres Nias Selatan

Menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, penganiayaan merupakan delik biasa yang bisa diproses tanpa syarat pengaduan. Dalam banyak kasus serupa, proses hukum bisa berjalan cepat dan efisien.

Namun dalam kasus ini, proses seolah "diparkir" di titik yang tidak jelas.

Baca Juga:

• Inspektorat dan Dana Desa: Ketika Pengawas Tak Lagi Sekadar Mencatat
• Dua Remaja T3w4s Terseret Arus Sungai di Nias Selatan Usai Ibadah Minggu

"Saat alasan hukum bertentangan dengan data resmi, publik berhak mempertanyakan integritas proses penyidikan," tulis salah satu pengamat hukum dalam komentarnya kepada redaksi.

Jika benar tidak ada bayi yang sedang disusui, maka dalih penundaan proses hukum menjadi tak berdasar. Penegakan hukum tidak boleh dibangun di atas klaim yang tak terverifikasi. Di hadapan hukum, semua warga negara seharusnya diperlakukan sama—tanpa pengecualian.*

Baca Juga:

• Dua Nelayan Nisel Terombang-Ambing di Laut 6 Hari, Ditemukan Selamat di Mentawai
• Anggota DPRD Sumut Ungkap Dugaan Pungli Tunjangan Guru di Daerah Terpencil Nias Selatan

(dc/j006)

Inspektorat dan Dana Desa: Ketika Pengawas Tak Lagi Sekadar Mencatat

Dua Remaja T3w4s Terseret Arus Sungai di Nias Selatan Usai Ibadah Minggu

Dua Nelayan Nisel Terombang-Ambing di Laut 6 Hari, Ditemukan Selamat di Mentawai

Anggota DPRD Sumut Ungkap Dugaan Pungli Tunjangan Guru di Daerah Terpencil Nias Selatan

Pemkab Nias Selatan Teken MoU dengan Basarnas, Perkuat Sistem Penanganan Bencana di Wilayah Kepulauan

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Kades Balohao Masuk Tahap Penyelidikan