Dalih Menyusui, Fakta Berbeda: Kasus Tersangka Penganiayaan AH Mandek di Polres Nias Selatan

Menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, penganiayaan merupakan delik biasa yang bisa diproses tanpa syarat pengaduan. Dalam banyak kasus serupa, proses hukum bisa berjalan cepat dan efisien.

Namun dalam kasus ini, proses seolah "diparkir" di titik yang tidak jelas.

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Nias Selatan Malam Ini, BMKG Pastikan Tidak Ada Potensi Tsunami
• Kejari Nias Selatan Tahan Mantan PPK Dinas Pendidikan, Tak Tutup Kemungkinan Tersangka Baru

"Saat alasan hukum bertentangan dengan data resmi, publik berhak mempertanyakan integritas proses penyidikan," tulis salah satu pengamat hukum dalam komentarnya kepada redaksi.

Jika benar tidak ada bayi yang sedang disusui, maka dalih penundaan proses hukum menjadi tak berdasar. Penegakan hukum tidak boleh dibangun di atas klaim yang tak terverifikasi. Di hadapan hukum, semua warga negara seharusnya diperlakukan sama—tanpa pengecualian.*

Baca Juga:

• Restorative Justice di Nias Selatan: Ketika Hukum Memulihkan, Bukan Memecah
• Jeratan Kredit ASN di Nias Selatan: Antara Harapan Ringan Beban dan Realita Skema “Lunas Maju”

(dc/j006)

Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Nias Selatan Malam Ini, BMKG Pastikan Tidak Ada Potensi Tsunami

Kejari Nias Selatan Tahan Mantan PPK Dinas Pendidikan, Tak Tutup Kemungkinan Tersangka Baru

Restorative Justice di Nias Selatan: Ketika Hukum Memulihkan, Bukan Memecah

Jeratan Kredit ASN di Nias Selatan: Antara Harapan Ringan Beban dan Realita Skema “Lunas Maju”

Dinas Pendidikan Pastikan Dana BOS SMK N 1 Idanotae Diaudit Rutin dan Bebas Pelanggaran

Serial Dana Desa Nias Selatan (Edisi 4): Perbup Berlaku, Verifikasi Mandek, Siapa Bertanggung Jawab?