Kasus Pemalsuan Akta PT Madina Gas Lestari, PN Medan Vonis Anna Sitepu dan Dua Anaknya
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bersalah kepada Anna Sitepu bersama dua anaknya, Ninta Sri Ulina Brahmana
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG –Aipda Robig Zaenudin resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik terkait kasus penembakan terhadap Gamma (17), siswa SMKN 4 Semarang, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keputusan ini diambil dalam sidang etik yang digelar Polda Jawa Tengah secara terbuka dan diawasi pihak eksternal, termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Anggota Kompolnas, Choirul Anam, memberikan apresiasi atas keterbukaan dan kecepatan Polda Jateng dalam menangani kasus tersebut.
“Kami mengapresiasi sidang etiknya dan penetapan sebagai tersangka. Kami mengikuti prosesnya dari awal hingga akhir, ini langkah positif dalam pengawasan terhadap anggota Polri,” ujar Anam di Polda Jateng, Senin (9/12/2024).
Dalam sidang etik, ada tiga keputusan penting yang dijatuhkan kepada Aipda Robig:
Perbuatan Tercela – Tindakan pelaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi Penempatan Khusus – Pelaku menjalani sanksi penempatan khusus (pidsus) selama 14 hari. PTDH – Pelaku diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri.“Putusan ini sesuai dengan harapan banyak pihak. Prosesnya menjadi sinyal positif bahwa pelanggaran oleh anggota polisi dapat diuji melalui mekanisme hukum dan etik,” tambah Anam.
Selain keputusan etik, proses pidana terhadap Aipda Robig tetap bergulir. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direskrimum Polda Jateng setelah dilakukan gelar perkara.
“Hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara kasus pidana. Statusnya dinaikkan menjadi tersangka,” ungkap Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto.
Robig dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.
Keluarga Gamma menyambut baik keputusan sidang etik dan langkah hukum terhadap Aipda Robig. Ayah korban menyatakan rasa puas atas keputusan tersebut, yang dianggap memberikan keadilan bagi anaknya.
“Kami berharap proses hukum ini berjalan hingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal,” ujar ayah Gamma.
Kompolnas menegaskan bahwa kasus ini menjadi contoh bagaimana Polri terus berkomitmen dalam penegakan hukum terhadap anggotanya yang melanggar.
“Jika ada pelanggaran etik, maka tindakan tegas akan diambil. Jika ada pelanggaran pidana, akan diproses sesuai aturan hukum,” pungkas Anam.
Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Polri untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
(N/014)
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bersalah kepada Anna Sitepu bersama dua anaknya, Ninta Sri Ulina Brahmana
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mengungkap kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya. Dalam penggerebekan yan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026. Penguatan terjadi di tenga
EKONOMI
Oleh Yakub F. IsmailDI tengah situasi ketidakpastian global disertai ancaman perlambatan pergerakan ekonomi dunia dipicu persoalan konflik
OPINI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026. Penguatan terjadi di tengah respons pasar
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026. Berdasarkan la
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan memperkuat kinerja melalui keterbukaan info
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 t
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara resepsi Hari Lahir (Harlah) Yayasan Ma
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid dalam upacara peringa
PEMERINTAHAN