Pemko Medan Temukan Masalah Kendaraan Dinas: Pajak Belum Dibayar hingga Pengguna Tak Sesuai
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 di Lapangan Apel Kantor Bupati Labusel, Rabu, 20 Mei 2026.
Upacara berlangsung khidmat dengan melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, TNI-Polri, aparatur sipil negara, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Labusel Syahdian Purba Siboro, Wakapolres Labusel Kompol Moch Guntur Pryantoko, jajaran TNI, Sekretaris Daerah, Kejaksaan, Kementerian Agama, serta pimpinan organisasi perangkat daerah.Baca Juga:
Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakapolres Labusel Kompol Moch Guntur Pryantoko membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid.
Dalam amanat tersebut, Harkitnas dipandang sebagai momentum refleksi atas lahirnya kesadaran nasional melalui organisasi Budi Utomo pada 1908.
Disebutkan, semangat kebangkitan nasional merupakan proses yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk pergeseran isu kedaulatan dari wilayah fisik menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
Tema Harkitnas tahun ini, "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga generasi muda sebagai fondasi utama masa depan bangsa.
Generasi muda dinilai harus tumbuh menjadi pribadi yang unggul, sehat, cerdas, dan berkarakter.
Dalam amanat itu juga disampaikan sejumlah program strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, pemerataan pendidikan, layanan kesehatan gratis, hingga penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di ruang digital melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), termasuk pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Upacara Harkitnas di Labuhanbatu Selatan ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan nasional berpihak pada kepentingan rakyat.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa semangat Budi Utomo harus terus hidup dalam setiap langkah pembangunan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
MEDAN Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, mengajak anakanak membiasakan perilaku hidup bersih da
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK