PADANGSIDIMPUAN -Kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 di Kota Padangsidimpuan kembali memicu gelombang protes. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemersatu Kota Padangsidimpuan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambatnya penanganan kasus tersebut.
Aksi yang berlangsung pada Rabu (25/6/2025) itu menyerukan desakan agar Kejari menindaklanjuti dugaan keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk unsur birokrasi seperti Inspektorat, pendamping desa, dan pejabat Pemko lainnya, yang dinilai turut mengetahui bahkan membiarkan praktik pemotongan ADD sebesar 18 persen.
Baron Harahap, tokoh masyarakat sekaligus pimpinan Ormas GEMMA PETA INDONESIA, menilai kasus ini tidak berdiri sendiri. Ia menyebut korupsi ADD di Padangsidimpuan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), mengingat terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) No. 22 Tahun 2023 turut melibatkan berbagai unsur birokrasi.
Baca Juga:
"Kasus ini bukan hanya soal satu orang honorer yang divonis, tapi sistem yang rusak. Ini korupsi berjamaah. Jangan berhenti di Akhirudin Nasution," tegas Baron kepada awak media.
Dalam persidangan sebelumnya, Akhirudin, seorang tenaga honorer di Dinas PMD Padangsidimpuan, telah dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Namun, massa aksi menilai hukuman ini belum menyentuh aktor intelektual di balik kebijakan pemotongan ADD yang merugikan keuangan negara.
Baca Juga:
Koordinator Aksi, Rizky Muda, mendesak Kejari agar bersikap transparan dan profesional. "Kami ingin Kejari menjelaskan secara terbuka peran AN dan menyeret otak di balik pemotongan ADD ke meja hijau," ujarnya dalam pernyataan sikap.
Massa aksi juga menyoroti lambannya penyelesaian sejumlah kasus hukum lainnya, termasuk perkara praperadilan Mustapa Kamal Siregar dan Husin Nasution, di mana Kejari dinilai tidak mampu membuktikan alat bukti yang sah.
"Jika Kepala Kejari tidak mampu bekerja secara profesional, lebih baik mundur dari jabatannya," seru massa.
Baron Harahap menyatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan meminta Jaksa Agung Pengawas mengevaluasi kinerja Kasi Intel Kejari. Ia juga menegaskan bahwa GEMMA PETA INDONESIA akan terus mengawal kasus ini hingga semua pihak yang terlibat diproses secara hukum.
Aliansi Pemersatu Kota Padangsidimpuan mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika aspirasi mereka diabaikan.*
ROKAN HULU Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu, Riau, resmi menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap seorang tokoh agama
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memberantas korupsi dan segala bentuk p
Nasional
TAPSEL Ketua Dewan Pimpinan Cabang Keluarga Besar Putra Putri Polri (DPC KBPP Polri) Kabupaten Tapanuli Selatan, Julyansyah Harahap, menya
Nasional
JAKARTA Drama rumah tangga pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven memasuki babak baru. Setelah proses hukum panjang, Pengadilan A
Entertainment
JAKARTA Kementerian Pertanian mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang diduga merugikan konsumen hingga Rp99,35
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap alasan Harun Masiku dapat menemuinya saat mendaftar sebagai bakal
Politik
JAKARTA Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus mendalami penyelidikan terkait tudingan ij
Hukum dan Kriminal
ACEH Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang, khususnya produk obat, kosmetik, dan pangan dari luar negeri (barang t
Ekonomi
PALUTA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) resmi menandatangani Memoran
Pemerintahan
BANDUNG Sebuah video viral di media sosial mengungkap aksi perundungan brutal yang dialami seorang pelajar SMP di Kecamatan Ciparay, Kabupa
Hukum dan Kriminal
