Eks Kadis LH Tebingtinggi Diadili, Didakwa Rugikan Negara Rp863 Juta dari Anggaran BBM
MEDAN Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Kamis malam, 26 Juni 2025, di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, KPK berhasil menangkap enam orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan.
"Kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Jumat malam (27/6/2025).
Menurut Budi, keenam orang yang diamankan tengah dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Empat orang dijadwalkan tiba pada Jumat malam pukul 22.00 WIB, sementara dua lainnya diperkirakan tiba Sabtu dini hari, pukul 01.00 WIB (28/6/2025).
KPK berencana menyampaikan kronologi dan rincian perkara melalui konferensi pers yang digelar pada Sabtu siang atau sore.
Selain penangkapan, KPK juga menyegel kantor perusahaan konstruksi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Kantor tersebut milik PT Dalihan Natolu Group (DNG), perusahaan yang diketahui pernah mengerjakan proyek pembangunan jalan Simpang Pagur - Banjar Lancat sepanjang 5,5 kilometer di Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal.
Proyek tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 senilai Rp12,5 miliar.
Belum ada konfirmasi resmi apakah penyegelan ini terkait langsung dengan OTT di Mandailing Natal, namun keterkaitan antara proyek dan lokasi menimbulkan spekulasi kuat mengenai koneksi keduanya.
OTT ini memperkuat sinyal bahwa KPK tengah menyoroti praktik korupsi dalam sektor infrastruktur, terutama proyek jalan yang dibiayai dana publik.
Sebelumnya, sektor ini kerap disorot sebagai salah satu area rawan praktik suap dan markup anggaran.
Publik kini menanti tindak lanjut KPK untuk membongkar jaringan mafia proyek jalan yang merugikan keuangan negara dan membahayakan kualitas pembangunan.*
(tb/a008)
MEDAN Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelura
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Rua
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Eko, menyampaikan
POLITIK
TAPTENG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Badan Nasional Penanggulangan B
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menargetkan pembangunan puluhan ribu hu
NASIONAL
BANDA ACEH Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, R
KESEHATAN
YOGYAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan. Muhammad Maulana, putra Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. M
SOSOK
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya membangun tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan program besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan. Menteri Koordinator Bid
PERTANIAN AGRIBISNIS