Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN – Nama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) mendadak mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor pusat perusahaan tersebut di Jalan Teratai, Padangsidimpuan, Kamis malam (26/6/2025).
Tindakan itu merupakan bagian dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi proyek jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.
Perusahaan yang dikenal bergerak di sektor konstruksi jalan, jembatan, dan infrastruktur ini sebelumnya mengklaim menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar mutu berkelas internasional. Namun kini, DNG terseret kasus dugaan praktik suap yang menjerat enam orang, termasuk salah satu pimpinannya.
Profil dan Rekam Jejak DNG
PT Dalihan Natolu Grup berbasis di Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan. Dipimpin oleh Muhammad Akhirun Piliang (berdasarkan data Gapensi Sumut), DNG tercatat memiliki sertifikasi proyek strategis dari LPJK dan ISO, termasuk ISO 9001 serta ISO 37001 (anti-suap).
Namun proyek terbarunya, yakni pembangunan jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat sepanjang 5,5 kilometer senilai Rp12,5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024, justru menjadi sumber petaka.
Fakta-fakta OTT KPK
Penyegelan dan Penangkapan:
Kantor DNG dipasangi segel "Dalam Pengawasan KPK". Pimpinan perusahaan berinisial K ditangkap bersama lima orang lain, termasuk ASN Pemprov Sumut berinisial RN dan mantan kepala daerah berinisial SP.
Dugaan Modus:
Korupsi diduga dilakukan melalui mark-up anggaran serta penggunaan material berkualitas rendah yang merugikan negara. Proyek ini berada di bawah pengawasan Satker PJN Wilayah I Sumut.
Ironi Sertifikasi Anti-Suap:
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL