Kronologi dan Profil PT Dalihan Natolu Grup: Kontraktor Proyek Rp12,5 Miliar yang Diselidiki KPK

PADANGSIDIMPUAN – Nama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) mendadak mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor pusat perusahaan tersebut di Jalan Teratai, Padangsidimpuan, Kamis malam (26/6/2025).

Tindakan itu merupakan bagian dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi proyek jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Perusahaan yang dikenal bergerak di sektor konstruksi jalan, jembatan, dan infrastruktur ini sebelumnya mengklaim menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar mutu berkelas internasional. Namun kini, DNG terseret kasus dugaan praktik suap yang menjerat enam orang, termasuk salah satu pimpinannya.

Profil dan Rekam Jejak DNG

PT Dalihan Natolu Grup berbasis di Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan. Dipimpin oleh Muhammad Akhirun Piliang (berdasarkan data Gapensi Sumut), DNG tercatat memiliki sertifikasi proyek strategis dari LPJK dan ISO, termasuk ISO 9001 serta ISO 37001 (anti-suap).

Namun proyek terbarunya, yakni pembangunan jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat sepanjang 5,5 kilometer senilai Rp12,5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024, justru menjadi sumber petaka.

Fakta-fakta OTT KPK

Penyegelan dan Penangkapan:

Kantor DNG dipasangi segel "Dalam Pengawasan KPK". Pimpinan perusahaan berinisial K ditangkap bersama lima orang lain, termasuk ASN Pemprov Sumut berinisial RN dan mantan kepala daerah berinisial SP.

Dugaan Modus:

Korupsi diduga dilakukan melalui mark-up anggaran serta penggunaan material berkualitas rendah yang merugikan negara. Proyek ini berada di bawah pengawasan Satker PJN Wilayah I Sumut.

Ironi Sertifikasi Anti-Suap:

Meski mengklaim memiliki ISO 37001 tentang sistem manajemen anti-suap, DNG justru terseret kasus suap yang mencoreng citra perusahaan.

Pemeriksaan Intensif dan Penyitaan Dokumen:

KPK menyita sejumlah dokumen dan arsip digital dari kantor DNG untuk mendalami aliran dana serta komunikasi proyek.

Perkembangan Terbaru

Jumat malam (27/6): Empat tersangka telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, disusul dua lainnya Sabtu dini hari.

Sabtu (28/6): KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers resmi untuk mengungkap identitas, peran, dan bukti yang diperoleh dalam OTT ini.

Tantangan Integritas Proyek Publik

Kasus ini menambah panjang daftar korupsi yang menyasar proyek berbasis Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah. Praktik pengawasan yang lemah, celah sistemik, dan permainan antara kontraktor dan pejabat lokal menjadi kombinasi berbahaya dalam pengelolaan dana infrastruktur.*

(ms/j006)