PADANGSIDIMPUAN – Nama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) mendadak mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor pusat perusahaan tersebut di Jalan Teratai, Padangsidimpuan, Kamis malam (26/6/2025).
Tindakan itu merupakan bagian dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi proyek jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.
Perusahaan yang dikenal bergerak di sektor konstruksi jalan, jembatan, dan infrastruktur ini sebelumnya mengklaim menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar mutu berkelas internasional. Namun kini, DNG terseret kasus dugaan praktik suap yang menjerat enam orang, termasuk salah satu pimpinannya.
Baca Juga:
Profil dan Rekam Jejak DNG
PT Dalihan Natolu Grup berbasis di Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan. Dipimpin oleh Muhammad Akhirun Piliang (berdasarkan data Gapensi Sumut), DNG tercatat memiliki sertifikasi proyek strategis dari LPJK dan ISO, termasuk ISO 9001 serta ISO 37001 (anti-suap).
Baca Juga:
Namun proyek terbarunya, yakni pembangunan jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat sepanjang 5,5 kilometer senilai Rp12,5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024, justru menjadi sumber petaka.
Fakta-fakta OTT KPK
Penyegelan dan Penangkapan:
Kantor DNG dipasangi segel "Dalam Pengawasan KPK". Pimpinan perusahaan berinisial K ditangkap bersama lima orang lain, termasuk ASN Pemprov Sumut berinisial RN dan mantan kepala daerah berinisial SP.
Dugaan Modus:
Korupsi diduga dilakukan melalui mark-up anggaran serta penggunaan material berkualitas rendah yang merugikan negara. Proyek ini berada di bawah pengawasan Satker PJN Wilayah I Sumut.
Ironi Sertifikasi Anti-Suap:
Meski mengklaim memiliki ISO 37001 tentang sistem manajemen anti-suap, DNG justru terseret kasus suap yang mencoreng citra perusahaan.
Pemeriksaan Intensif dan Penyitaan Dokumen:
KPK menyita sejumlah dokumen dan arsip digital dari kantor DNG untuk mendalami aliran dana serta komunikasi proyek.
Perkembangan Terbaru
Jumat malam (27/6): Empat tersangka telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, disusul dua lainnya Sabtu dini hari.
Sabtu (28/6): KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers resmi untuk mengungkap identitas, peran, dan bukti yang diperoleh dalam OTT ini.
Tantangan Integritas Proyek Publik
Kasus ini menambah panjang daftar korupsi yang menyasar proyek berbasis Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah. Praktik pengawasan yang lemah, celah sistemik, dan permainan antara kontraktor dan pejabat lokal menjadi kombinasi berbahaya dalam pengelolaan dana infrastruktur.*
(ms/j006)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi