BIREUN -Seorang calon pengantin perempuan berinisial F (29), warga Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, resmi menggugat Kepala Puskesmas dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Samalanga ke Pengadilan Negeri Bireuen.
Gugatan ini dilayangkan pada Rabu, 25 Juni 2025, setelah F dinyatakan positif hamil oleh Puskesmas, yang belakangan terbukti keliru dan membuat proses pernikahannya batal sementara.
Kuasa hukum F, Ishak, mengungkapkan bahwa hasil tes kehamilan dari Puskesmas Samalanga menjadi dasar bagi pihak KUA untuk menolak melangsungkan akad nikah. Penolakan ini membuat keluarga F marah besar dan merasa malu atas dugaan yang dinilai mencemarkan nama baik.
"Informasi positif hamil itu membuat keluarga syok dan kecewa. Klien saya sempat memeriksakan kembali ke Banda Aceh dan hasilnya negatif. Bahkan setelah dites ulang oleh Puskesmas Samalanga sendiri, hasilnya juga negatif," terang Ishak, Jumat (27/6/2025).
Ishak menilai, langkah Puskesmas yang mengeluarkan hasil pemeriksaan tanpa konfirmasi lebih lanjut sangat merugikan kliennya secara psikologis dan sosial. Tak hanya itu, KUA Samalanga dinilai ikut bertanggung jawab karena mengambil keputusan berdasarkan hasil tes yang tidak akurat.
"Pernikahan klien saya akhirnya tetap berlangsung, tapi harus dilakukan di KUA kecamatan lain. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut harkat martabat seorang perempuan," tegasnya.
Pihak penggugat berharap sidang yang akan digelar pekan depan bisa dihadiri seluruh tergugat untuk mengungkap fakta dan mempertanggungjawabkan kejadian ini.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Samalanga, dr. Fiyrsa Putra, menyatakan belum bisa memberikan komentar resmi. Adapun Kepala KUA Samalanga, Muhammad, belum merespons permintaan konfirmasi hingga berita ini ditayangkan.*
(km/j006)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi