JAKARTA— Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepemimpinannya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap penyelidikan yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji pada tahun 2024.
Baca Juga:
"Yang penting 2025 ini, insya Allah kami jamin gak ada," ujar Nasaruddin saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).
Nasaruddin mengaku tidak mengetahui detail ihwal dugaan penyimpangan yang terjadi pada tahun sebelumnya, saat Kementerian Agama masih dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.
Baca Juga:
"Yang 2024 saya gak tau," katanya singkat.
Sementara itu, KPK memastikan bahwa penyelidikan atas kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan haji masih berlangsung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk pendakwah kondang Khalid Basalamah, untuk mengumpulkan informasi dan menyusun konstruksi perkara.
"Informasi yang disampaikan oleh Khalid sangat membantu dalam proses penyelidikan," kata Budi.
KPK juga membuka kemungkinan untuk memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meskipun hingga saat ini belum ada pemanggilan resmi terhadap yang bersangkutan.
Kasus ini mencuat dari empat laporan masyarakat, termasuk laporan dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024.
Ketua GAMBU, Arya, menyebut terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kemenag terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus hingga 50 persen secara sepihak.
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi