JAKARTA— Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepemimpinannya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap penyelidikan yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji pada tahun 2024.
Baca Juga:
"Yang penting 2025 ini, insya Allah kami jamin gak ada," ujar Nasaruddin saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).
Nasaruddin mengaku tidak mengetahui detail ihwal dugaan penyimpangan yang terjadi pada tahun sebelumnya, saat Kementerian Agama masih dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.
Baca Juga:
"Yang 2024 saya gak tau," katanya singkat.
Sementara itu, KPK memastikan bahwa penyelidikan atas kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan haji masih berlangsung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk pendakwah kondang Khalid Basalamah, untuk mengumpulkan informasi dan menyusun konstruksi perkara.
"Informasi yang disampaikan oleh Khalid sangat membantu dalam proses penyelidikan," kata Budi.
KPK juga membuka kemungkinan untuk memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meskipun hingga saat ini belum ada pemanggilan resmi terhadap yang bersangkutan.
Kasus ini mencuat dari empat laporan masyarakat, termasuk laporan dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024.
Ketua GAMBU, Arya, menyebut terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kemenag terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus hingga 50 persen secara sepihak.
"Jika benar, maka terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah," ujar Arya.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan kesepakatan Rapat Panja Haji pada 27 November 2023, kuota haji Indonesia tahun 2024 ditetapkan sebanyak 241.000 jemaah, terdiri dari 221.720 jemaah haji reguler dan 19.280 haji khusus.
Namun, data terbaru yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR pada 20 Mei 2024 menunjukkan perubahan signifikan.
Dalam rapat tersebut, Kemenag diduga secara sepihak menetapkan kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus naik menjadi 27.680 jemaah, melampaui batas maksimal 8 persen sesuai undang-undang.
Publik pun mempertanyakan langkah Kemenag saat itu dan menilai pengalihan kuota secara diam-diam ini mencederai keadilan dan kepercayaan masyarakat.*
(tt/a008)
MEDAN Suasana berbeda terlihat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan pada Kamis (26/6), saat puluhan anak yatim dari dua panti as
Nasional
BANDA ACEH Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, resmi menutup Festival Dalail Khairat seBanda Aceh pada
Seni dan Budaya
BANDA ACEH Sebanyak 35 anggota Komunitas TRB Fishing Aceh mengikuti kegiatan fishing tour ke Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu (28/6/
Komunitas
MEDAN Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke2 untuk Tahun Buku 2024 pada Sabtu (28/6/2025), bert
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan preser
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa