4 Alasan MAKI Desak Bobby Diperiksa Terkait Korupsi Proyek Infrastruktur, Ancam Gugat Jika Tak Direspons Dua Pekan

JAKARTA – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk diperiksa terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur senilai Rp231 miliar yang menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

Jika dalam dua pekan KPK tidak mengambil langkah tersebut, Boyamin mengancam akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap lembaga antirasuah itu.

"Memanggil Bobby Nasution dan mengembangkan kasus ini. Kalau tidak segera dipanggil dalam waktu dua minggu, saya gugat praperadilan," ujar Boyamin kepada wartawan, Minggu (29/6/2025).

Proyek Jalan Rp231 Miliar dan OTT KPK

Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap lima orang, termasuk Kadis PUPR Sumut Topan Ginting.

Ia diketahui merupakan orang kepercayaan Gubernur Bobby Nasution dan baru dilantik pada Februari 2025.

Topan diduga terlibat dalam pengaturan proyek-proyek strategis infrastruktur, baik di lingkup Dinas PUPR Provinsi Sumut maupun Satker PJN Wilayah I Sumut.

Total nilai proyek yang diduga dikorupsi mencapai Rp231,8 miliar.

Kelima tersangka yang ditetapkan KPK adalah:

Topan Obaja Putra Ginting (TOP) – Kadis PUPR Sumut

Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua dan PPK

Heliyanto (HEL) – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut

M. Akhirun Efendi (KIR) – Direktur Utama PT DNG

Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) – Direktur PT RN

4 Alasan MAKI Desak Bobby Diperiksa

Boyamin Saiman menegaskan, pemanggilan Bobby Nasution sebagai saksi merupakan langkah wajib dan strategis.

Ia memaparkan empat alasan mendasar:

- Asas Keadilan Hukum

"Jika kepala dinas ditetapkan tersangka, sudah selayaknya kepala daerahnya diperiksa.

Ini bukan menyatakan Bobby bersalah, tapi bagian dari penegakan hukum yang berimbang," tegas Boyamin.

- Pemulihan Citra KPK

MAKI menilai kepercayaan publik terhadap KPK terus menurun.

Pemeriksaan terhadap Bobby akan menjadi momen penting bagi lembaga tersebut untuk membuktikan independensinya.

- Kedekatan Bobby dan Topan

Topan adalah sosok yang sangat dekat dengan Bobby Nasution, bahkan pernah menjabat Sekda Kota Medan saat Bobby masih Wali Kota.

Relasi ini dinilai terlalu signifikan untuk diabaikan dalam penyelidikan.

- Penelusuran Jejak Dana dan Relasi Kekuasaan

"Kami khawatir Topan bergerak sebagai 'cowboy Bobby' dalam proyek-proyek strategis.

Hubungan kekuasaan dan potensi aliran dana perlu diselidiki tuntas," ujarnya.

MAKI: Jangan Takut Periksa Menantu Presiden

Boyamin mengingatkan bahwa integritas KPK tengah diuji.

Ia menyebut bahwa Bobby bukan hanya kepala daerah, tetapi juga menantu Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, aspek ini tidak boleh menjadi alasan pembiaran hukum.

"Semua warga negara sama di mata hukum. Jika KPK takut periksa Bobby karena dia menantu presiden, maka hukum telah tunduk pada kekuasaan," katanya.

MAKI pun menyerukan agar penegakan hukum tidak berhenti di level teknis, melainkan menelusuri hingga ke akar jaringan kekuasaan dan pengaruh politik yang mungkin terlibat.

KPK: Proyek Lain Masih Ditelusuri

Dalam konferensi pers sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyelidikan masih berkembang.

Potensi kerugian negara dan keterlibatan pihak lain akan terus didalami.

"Kami masih menelusuri proyek-proyek lainnya dan kemungkinan aliran dana dari pihak-pihak tertentu," ujar Asep.

Adapun proyek-proyek yang sedang disorot antara lain:

- Dinas PUPR Provinsi Sumut

Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–SP. Pal XI tahun 2023: Rp56,5 miliar

Preservasi Jalan tahun 2024: Rp17,5 miliar

Proyek penanganan longsor dan rehabilitasi jalan tahun 2025

- Satker PJN Wilayah 1 Sumut

Jalan Sipiongot–batas Labusel: Rp96 miliar

Jalan Hutaimbaru–Sipiongot: Rp61,8 miliar*

(tb/a008)