Tom Lembong: Impor Gula Tak Rugikan Siapa pun, Semua Pihak Raup Untung

JAKARTA -Mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, membantah keras telah merugikan negara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula yang ditaksir menyebabkan kerugian negara sebesar Rp578,1 miliar.

Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan melalui kebijakan impor gula yang diambil saat menjabat.

Pernyataan itu disampaikan Tom usai bersaksi dalam sidang terdakwa Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/6/2025).

"Semuanya tidak ada yang dirugikan. Semuanya oke-oke saja. Baik BUMN yang ditugaskan, PT PPI, maupun swasta, maupun koperasi, semuanya bisa menghasilkan keuntungan. Yang rugi cuma satu importir swasta," jelas Tom Lembong kepada wartawan.

Gejolak Harga Gula dan Perintah Presiden

Tom menjelaskan bahwa impor gula dilakukan atas dasar perintah Presiden untuk meredam gejolak harga yang melonjak saat itu. Ia mengklaim koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian BUMN serta sektor swasta. Kendala utama, menurutnya, justru ada pada proses distribusi yang rumit karena wilayah Indonesia yang sangat luas.

"Sulitnya infrastruktur dan luasnya wilayah membuat distribusi gula ke desa-desa memerlukan waktu. Itu sebabnya Kemendag saat itu sempat terlambat melakukan impor," katanya.

Ia mengklaim bahwa pada pertengahan 2016, harga gula mulai stabil dan bahkan menurun signifikan seiring datangnya musim giling tebu dan stok hasil impor.

Isi Dakwaan: 21 Izin Impor Gula Kristal Mentah

Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum menyebut bahwa Tom Lembong menerbitkan 21 surat izin impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada 10 perusahaan swasta tanpa rapat koordinasi dan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Hal itu disebut menyebabkan harga Gula Kristal Putih (GKP) menjadi mahal bagi negara, serta merugikan negara dari aspek bea masuk dan pajak.

Perusahaan penerima izin antara lain:

PT Angels Products, PT Makassar Tene, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar International, PT Berkah Manis Makmur, PT Kebun Tebu Mas, dan PT Dharmapala Usaha Sukses.

Selain itu, Tom juga disebut memberikan izin impor kepada PT Angels Products saat stok dalam negeri masih mencukupi dan dinilai gagal mengendalikan distribusi melalui operasi pasar.

Bantahan Kuasa Hukum: Dakwaan Dipaksakan

Kuasa hukum Tom, Ari Yusuf, menyampaikan nota keberatan bahwa kliennya didakwa atas tindakan yang dilakukan pihak lain, sehingga "error in persona".

"Terdakwa dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Ini menunjukkan jaksa error in persona. Pasal-pasal yang dikenakan bahkan bukan dari UU Tipikor," tegas Ari.

Ia menilai Kejaksaan Agung memaksakan kasus ini ke ranah tipikor meski seharusnya menjadi ranah perdata atau administrasi perdagangan.

Sementara itu, nama Menteri Perdagangan 2016–2019, Enggartiasto Lukita, turut muncul dalam dakwaan sebagai pihak yang turut serta melakukan korupsi bersama Tom Lembong. Namun hingga kini, Enggar belum memberikan tanggapan.*

(kp/j006)