JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjadwal ulang gelar perkara khusus terkait aduan masyarakat dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Agenda yang semula dijadwalkan digelar dalam waktu dekat kini diundur menjadi 9 Juli 2025.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa perubahan jadwal dilakukan atas permintaan dari TPUA, yang ingin menghadirkan sejumlah pihak dalam proses gelar perkara.
Baca Juga:
"TPUA meminta penghadiran beberapa ajuan nama seperti Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan Sianipar," ujar Trunoyudo di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Menurutnya, permintaan tersebut disampaikan TPUA secara resmi pada 2 Juli 2025.
Baca Juga:
Maka dari itu, gelar perkara khusus yang sedianya akan dilaksanakan pekan ini diralat dan dijadwalkan ulang agar Polri dapat mengakomodasi kehadiran pihak-pihak tersebut.
"Tindak lanjut untuk mengundang nama-nama dalam pelibatan gelar perkara khusus yang dimohonkan itu dilakukan ralat untuk dilaksanakan tanggal 9," jelasnya.
TPUA sebelumnya mengajukan aduan masyarakat (dumas) pada 9 Desember 2024 dengan nomor surat Khusus/TPUA/XII/2024.
Aduan itu mempersoalkan dugaan cacat hukum atas ijazah sarjana Jokowi berdasarkan temuan publik dan notoire feiten (fakta yang diketahui secara umum) yang beredar di media sosial.
Polri sejatinya telah menggelar konferensi pers pada 22 Mei 2025, yang menyatakan bahwa ijazah S1 Presiden Jokowi dinyatakan asli berdasarkan hasil investigasi Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim.
Namun, TPUA menolak hasil tersebut dengan alasan bahwa baik pelapor (pendumas) maupun terlapor (terdumas) tidak dilibatkan dalam gelar perkara tersebut.
Atas dasar itu, mereka meminta dilakukan gelar perkara khusus yang inklusif.
MEDAN Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan tengah melakukan perbaikan jalan dan drainase secara masi
Pemerintahan
WASHINGTON DC Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi mulai mengirim surat pemberitahuan tarif impor kepada 10 negara sekaligus yang akan
Internasional
MEDAN Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Reynanda Ginting, calon jaksa yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Kabupaten Asah
Sosok
SPANYOL Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (Fourth International Conference on Financing for Development
Internasional
JEMBRANA Satuan Polisi Air dan Udara (Sat Polairud) Polres Jembrana mengamankan satu unit sekoci milik KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan
Peristiwa
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pajak hiburan yang kini ramai diperbincangkan terkait olahraga padel bukanlah h
Olahraga
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang terbongka
Nasional
MADINA Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi puluhan anggota kepolisian dikabarkan menggeledah rumah yang diduga milik Kepala D
Hukum dan Kriminal
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, kembali menunaikan janjinya dengan menyumbangkan gaji seb
Nasional
NAIS BARAT Pemadaman listrik kembali menjadi sumber keresahan bagi warga Nias Barat. Meskipun pihak PLN melalui grup WhatsApp resminya tela
Pemerintahan