JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandai Sumatera Utara sebagai wilayah rawan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan data Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2024, rerata capaian pengadaan di Sumut hanya 57 persen, masuk dalam kategori merah atau rawan korupsi.
"KPK menyoroti khusus capaian pengadaan barang dan jasa yang baru mencapai rerata 57 persen atau masuk kategori merah," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (4/7/2025).
Baca Juga:
Temuan itu menguat pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis (26/6/2025), yang melibatkan dua proyek besar senilai total Rp 231,8 miliar.
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, terdiri dari tiga penerima suap dan dua pemberi suap.
Baca Juga:
Ketiganya diduga mengatur proyek melalui sistem e-katalog demi memenangkan perusahaan tertentu.
Tersangka penerima suap:
Topan Obaja Putra Ginting – Kepala Dinas PUPR Sumut
Rasuli Efendi Siregar – Kepala UPTD Gunung Tua, Dinas PUPR Sumut
Heliyanto – PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut
Tersangka pemberi suap:
M. Akhirun Efendi Siregar – Dirut PT DNG
M. Rayhan Dulasmi Pilang – Direktur PT RN
KPK menduga, uang suap diberikan oleh pihak swasta kepada para pejabat untuk memenangkan tender proyek jalan.
Dalam OTT, KPK mengamankan enam orang serta menyita uang tunai Rp 231 juta, bagian dari total komitmen fee Rp 2 miliar yang direncanakan akan dibagikan.
Selain data MCSP, KPK juga merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, di mana Pemprov Sumatera Utara hanya meraih skor 58,55, yang juga masuk kategori rentan.
"Faktor penyebab rendahnya skor tersebut antara lain lemahnya pengelolaan SDM ASN serta proses pengadaan barang dan jasa yang masih di bawah standar," ujar Budi.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah hukum KPK.
Ia juga menyatakan kesiapannya apabila dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
"Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jika KPK membutuhkan informasi dari saya, tentu saya siap membantu demi transparansi," ujar Bobby di Medan.
KPK menegaskan akan terus mengawal upaya pencegahan melalui program MCSP dan SPI, sekaligus menindak tegas pelanggaran yang teridentifikasi dalam wilayah rentan korupsi.*
(kp/a008)
JAKARTA Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA) menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Dr
Nasional
JAKARTA Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menyelimuti konferensi pers jelang pembukaan Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta,
Olahraga
LABURA Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di Jalan Persaudaraan II No. 09, Aek Kanopan, Kecamatan
Peristiwa
BATU BARA Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti kegiatan
Pemerintahan
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan pengarahan langsung kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pen
Nasional
TAPSEL Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencetak sejarah dengan menjadi daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di se
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan