SUKABUMI — Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa usulan penangguhan penahanan terhadap tujuh tersangka kasus perusakan villa retret di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, masih sebatas rekomendasi internal.
Hingga kini, belum ada langkah resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Ini baru sebatas usulan, saya memberikan masukan saja setelah saya dan tim melihat dan menemukan dinamika yang ada di lapangan. Sampai saat ini belum ada langkah resmi atau surat dari kementerian terkait usulan tersebut," ujar Thomas kepada wartawan, Sabtu (5/7/2025).
Baca Juga:
Thomas menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke lokasi dan menemukan adanya indikasi tindakan intoleransi dari sejumlah oknum yang merusak villa warga yang digunakan untuk kegiatan retret mahasiswa.
Menurutnya, insiden tersebut memiliki potensi besar dalam mengganggu stabilitas sosial dan toleransi antarumat beragama, terutama dalam konteks kerukunan warga di Kampung Tangkil.
Baca Juga:
Sebagai bentuk pendekatan damai, Thomas mendorong restorative justice sebagai solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh para pihak.
Ia menyatakan bahwa pendekatan ini bertujuan menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian sosial, tanpa mengesampingkan proses hukum yang berlaku.
"Kami berpendapat dan mengusulkan bahwa jalan terbaik adalah rekonsiliasi dan perdamaian melalui restorative justice, tentunya tetap dalam koridor hukum," tegasnya.
Thomas juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas wilayah dan integrasi nasional, apalagi Indonesia adalah negara yang majemuk dengan tingkat keragaman yang tinggi.
Kemenkumham, kata Thomas, tetap mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan villa di Sukabumi.
Namun, ia mengingatkan bahwa dalam proses hukum tersebut, negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Ia mengutip Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 jo. Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai dasar perlindungan negara terhadap warganya.
JAKARTA Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Embassy Briefing sebagai bagian dari rangkaian praacara menuju gelaran inte
Seni dan Budaya
MEDAN Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Sumatera Utara menyatakan bahwa senjata api yang ditemukan di rumah pribadi Kepala Dinas P
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk memba
Nasional
JAKARTA Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengumumkan bahwa 100 Sekolah Rakyat siap diluncurkan pada 14 Juli 2025. Program
Pendidikan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, akan memanggil seluruh pedagang angkringan yang biasa berjualan di kawasan Jalan Guru P
Pemerintahan
YAHUKIMO Seorang pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, bernama Joy Jonathan Boroh (24), ditemuk
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif selama hampir enam jam di Kantor Dinas Pekerjaan Umu
Hukum dan Kriminal
BEKASI Dunia hukum dan masyarakat Kota Bogor dikejutkan dengan kabar kematian tragis seorang notaris senior, Sidah Alatas (60), yang dit
Peristiwa
JAKARTA Jagat maya tengah dihebohkan oleh penampakan sebuah jembatan layang (flyover) yang tidak biasa di India. Jembatan yang berlokasi
Nasional
DELI SERDANG Suasana haru dan duka mendalam menyelimuti pemakaman calon jaksa muda, Reynanda Ginting, yang gugur saat menjalankan tugas
Nasional