Stafsus Menkumham Usulkan Restorative Justice untuk Kasus Perusakan Villa Retret di Sukabumi

SUKABUMI — Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa usulan penangguhan penahanan terhadap tujuh tersangka kasus perusakan villa retret di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, masih sebatas rekomendasi internal.

Hingga kini, belum ada langkah resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Ini baru sebatas usulan, saya memberikan masukan saja setelah saya dan tim melihat dan menemukan dinamika yang ada di lapangan. Sampai saat ini belum ada langkah resmi atau surat dari kementerian terkait usulan tersebut," ujar Thomas kepada wartawan, Sabtu (5/7/2025).

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Buka Peluang Restorative Justice untuk Kasus Delpedro Marhaen
• Kasus Hak Cipta Mie Gacoan Berakhir Damai Lewat Restorative Justice

Thomas menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke lokasi dan menemukan adanya indikasi tindakan intoleransi dari sejumlah oknum yang merusak villa warga yang digunakan untuk kegiatan retret mahasiswa.

Menurutnya, insiden tersebut memiliki potensi besar dalam mengganggu stabilitas sosial dan toleransi antarumat beragama, terutama dalam konteks kerukunan warga di Kampung Tangkil.

Baca Juga:

• Restorative Justice di Nias Selatan: Ketika Hukum Memulihkan, Bukan Memecah
• Pimpin Apel Serah Terima Tugas, Kalapas Ingatkan Petugas Agar Tetap Jaga Integritas

Sebagai bentuk pendekatan damai, Thomas mendorong restorative justice sebagai solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh para pihak.

Ia menyatakan bahwa pendekatan ini bertujuan menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian sosial, tanpa mengesampingkan proses hukum yang berlaku.

"Kami berpendapat dan mengusulkan bahwa jalan terbaik adalah rekonsiliasi dan perdamaian melalui restorative justice, tentunya tetap dalam koridor hukum," tegasnya.

Thomas juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas wilayah dan integrasi nasional, apalagi Indonesia adalah negara yang majemuk dengan tingkat keragaman yang tinggi.

Kemenkumham, kata Thomas, tetap mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan villa di Sukabumi.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam proses hukum tersebut, negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Ia mengutip Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 jo. Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai dasar perlindungan negara terhadap warganya.

Polda Metro Jaya Buka Peluang Restorative Justice untuk Kasus Delpedro Marhaen

Kasus Hak Cipta Mie Gacoan Berakhir Damai Lewat Restorative Justice

Restorative Justice di Nias Selatan: Ketika Hukum Memulihkan, Bukan Memecah

Pimpin Apel Serah Terima Tugas, Kalapas Ingatkan Petugas Agar Tetap Jaga Integritas

Karutan Kelas I Medan Hadiri RDP Komisi III DPR RI: Overcrowding Lapas Jadi Sorotan dalam Pembahasan RUU KUHAP di Sumut

Audit Royalti Musik Disepakati DPR dan Pemerintah, Masyarakat Diminta Tidak Takut Putar Lagu