KPK Geledah Kantor PUPR Padangsidimpuan, Sita Berkas Proyek Tahun 2023–2024 Senilai Miliaran Rupiah

PADANGSIDIMPUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif selama hampir enam jam di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padangsidimpuan, Jumat (4/7).

Dari lokasi, tim penyidik membawa dua koper berisi dokumen penting serta satu unit laptop yang diduga terkait proyek pengadaan tahun anggaran 2023–2024.

Plt Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Imbalo Siregar, membenarkan proses penggeledahan tersebut.

Menurutnya, penyidik turut melakukan penyitaan terhadap dokumen seperti kontrak dan berita acara pekerjaan proyek di tahun 2023–2024 yang total anggarannya mencapai miliaran rupiah.

"KPK melakukan penyitaan terhadap berkas-berkas kegiatan proyek Kota Padangsidimpuan, termasuk kontrak dan berita acara tahun 2023–2024. Ada proyek dengan nilai paling kecil Rp2 miliar," kata Imbalo kepada wartawan usai pemeriksaan.

Tak hanya menyisir ruang kantor, tim KPK juga menjemput mantan Kepala Dinas PUPR, Juni, yang menjabat pada periode tersebut, untuk dimintai keterangan di tempat.

"Benar, beliau dijemput dari rumahnya untuk melengkapi penyidikan. Kini sudah kembali ke rumah," tambah Imbalo.

Selain Kantor PUPR, penyidik KPK juga mendatangi kantor PT DNG Padangsidimpuan yang diduga berkaitan dengan proyek tersebut. Dari sana, turut diamankan satu unit laptop.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai isi atau rincian dokumen dan barang bukti yang disita.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa KPK tengah serius mengusut dugaan korupsi di sektor pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya proyek-proyek yang dilaksanakan oleh dinas teknis strategis seperti PUPR.*