Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif selama hampir enam jam di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padangsidimpuan, Jumat (4/7).
Dari lokasi, tim penyidik membawa dua koper berisi dokumen penting serta satu unit laptop yang diduga terkait proyek pengadaan tahun anggaran 2023–2024.
Plt Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Imbalo Siregar, membenarkan proses penggeledahan tersebut.
Menurutnya, penyidik turut melakukan penyitaan terhadap dokumen seperti kontrak dan berita acara pekerjaan proyek di tahun 2023–2024 yang total anggarannya mencapai miliaran rupiah.
"KPK melakukan penyitaan terhadap berkas-berkas kegiatan proyek Kota Padangsidimpuan, termasuk kontrak dan berita acara tahun 2023–2024. Ada proyek dengan nilai paling kecil Rp2 miliar," kata Imbalo kepada wartawan usai pemeriksaan.
Tak hanya menyisir ruang kantor, tim KPK juga menjemput mantan Kepala Dinas PUPR, Juni, yang menjabat pada periode tersebut, untuk dimintai keterangan di tempat.
"Benar, beliau dijemput dari rumahnya untuk melengkapi penyidikan. Kini sudah kembali ke rumah," tambah Imbalo.
Selain Kantor PUPR, penyidik KPK juga mendatangi kantor PT DNG Padangsidimpuan yang diduga berkaitan dengan proyek tersebut. Dari sana, turut diamankan satu unit laptop.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai isi atau rincian dokumen dan barang bukti yang disita.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa KPK tengah serius mengusut dugaan korupsi di sektor pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya proyek-proyek yang dilaksanakan oleh dinas teknis strategis seperti PUPR.*
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN