JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan tengah menganalisis kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam kasus beras oplosan yang baru-baru ini menjadi perhatian nasional.
Langkah ini diambil setelah Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan penegak hukum untuk mengusut praktik kecurangan tersebut hingga tuntas.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan proses kajian sedang dilakukan guna menentukan masuk tidaknya perkara ini dalam ranah korupsi.
Ia menegaskan, Kejagung akan menindaklanjuti arahan Presiden secara serius.
"Kami akan pelajari dan kaji dulu. Bisa saja masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Kalau memang ada unsur itu, kami pasti masuk," kata Anang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Meski saat ini proses penanganan awal dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan memastikan akan tetap berperan sebagai jaksa penuntut umum bila perkara ini naik ke tahap penuntutan.
"Jaksa tetap akan terlibat sebagai penuntut umum. Kami juga sedang intens komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian serta kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian," lanjut Anang.
Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan kemarahannya terhadap dugaan pengoplosan beras biasa menjadi beras premium demi keuntungan sepihak.
Ia menyebut praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara dalam jumlah besar.
"Beras biasa dibilang premium, dinaikkan seenaknya. Ini pelanggaran berat. Saya sudah minta Kapolri dan Jaksa Agung untuk usut dan tindak pelaku tanpa pandang bulu," tegas Presiden Prabowo dalam pernyataan resminya.
Menurutnya, praktik manipulasi harga beras ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun, dan harus segera dihentikan.*
LIMA PULUH KOTA Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, kian mengkhawatirkan. Pemerintah kabu
Peristiwa
GARUT Tragedi dalam pesta pernikahan Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karli
Hukum dan Kriminal
PADANG SIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melaksanakan giat rutin penegakan Peraturan Daerah (P
Nasional
JAKARTA Maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT untuk mendiagnosis penyakit secara mandiri mulai mengkhawatirkan sejuml
Kesehatan
BANTUL Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi kediaman almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Ne
Peristiwa
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Effendy Pohan, mengonfirmasi bahwa dirinya telah diperiksa oleh peny
Nasional
Morowali, Sulawesi Tengah Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, menegaskan bahwa keberadaan kant
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangk
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi angkat suara terkait temuan suplemen Blackmores Super Magnesium yang beredar tanpa izin edar di
Kesehatan
GIANYAR Komitmen TNI dalam membantu pemerataan pembangunan di pedesaan kembali ditunjukkan melalui pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa
Nasional