KPK Periksa Dirut PT Indomarco Adi Prima Terkait Dugaan Korupsi Bansos Presiden

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Indomarco Adi Prima, Joedianto Soejonopetro, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Joedianto hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/7), sekitar pukul 09.54 WIB.

"Pemeriksaan dilakukan terhadap JS selaku Dirut PT Indomarco Adi Prima," kata Budi kepada awak media.

Menurut Budi, penyidik KPK menelusuri keterlibatan Joedianto dalam pengadaan dan penyaluran paket bansos, khususnya terkait jumlah barang yang dipasok dan penyesuaian harga dalam proses pengadaan.

"Seluruh rangkaian akan didalami, dari pengadaan hingga distribusi bansos. Penyidik akan menggali dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam rantai distribusi tersebut," jelasnya.

KPK mulai menyidik kasus ini sejak 26 Juni 2024 sebagai pengembangan dari perkara dugaan korupsi pengadaan dan distribusi bansos di Kementerian Sosial pada masa pandemi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ivo Wongkaren (IW), Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP), sebagai tersangka.

KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi di Jabodetabek dan memeriksa banyak saksi dari unsur pemerintah maupun swasta.

Temuan awal menyebutkan bahwa sekitar enam juta paket sembako bansos dari tiga tahap pembagian bansos diduga dikorupsi.

Kasus ini merupakan pengembangan dari OTT eks Menteri Sosial Juliari Batubara pada akhir 2020 lalu.

"Laporan masyarakat saat OTT 2020 di Kemensos menjadi titik awal pengembangan kasus ini. KPK menindaklanjutinya hingga ke pihak-pihak swasta yang terlibat dalam pengadaan bansos," ungkap Budi.

KPK menyatakan akan terus mendalami aliran dana dan aktor-aktor lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi bansos yang mencederai hak masyarakat di masa krisis kesehatan nasional.*