Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA - Kasus beras premium dan medium oplosan tengah menjadi perbincangan hangat. Temuan awal bermula dari kecurigaan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, terhadap lonjakan harga beras di tengah masa panen raya. Kejanggalan tersebut mendorong Kementan dan Satgas Pangan Polri melakukan investigasi mendalam.
"Di masa panen raya, beras kita surplus, tapi harga malah naik tajam dan trennya tidak turun. Ini menimbulkan pertanyaan besar," ujar Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Kepala Satgas Pangan Polri, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kamis (24/7/2025).
268 Sampel, 212 Merek, Mayoritas Tak Sesuai Mutu
Selama periode 6–23 Juni 2025, tim gabungan Kementan dan Satgas Pangan Polri memeriksa 268 sampel dari 212 merek beras yang beredar di berbagai provinsi. Hasilnya sangat memprihatinkan.
Beras premium:
85,56% tidak sesuai standar mutu
59,78% melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)
21,66% berat kemasan tidak sesuai dengan isi sebenarnya
Beras medium:
88,24% tidak sesuai standar mutu
95,12% melebihi HET
90,63% berat isi di bawah standar kemasan
Kerugian Konsumen Capai Rp99,35 Triliun per Tahun
Dampak dari praktik beras oplosan ini diperkirakan menimbulkan kerugian luar biasa bagi konsumen.
"Berdasarkan kalkulasi, total kerugian masyarakat akibat ketidaksesuaian mutu mencapai Rp99,35 triliun per tahun," ujar Helfi.
Kerugian dari beras premium: Rp34,21 triliun
Kerugian dari beras medium: Rp65,14 triliun
Polri Naikkan Status ke Penyidikan, Tersangka Segera Diumumkan
Atas temuan tersebut, Bareskrim Polri telah meningkatkan kasus ke tahap penyidikan. Penyidik juga akan segera menggelar perkara untuk menentukan tersangka.
"Ini bukan hanya soal kualitas beras, tetapi menyangkut keadilan bagi konsumen dan integritas pasar pangan kita," tegas Helfi.
Kasus ini turut menguak praktik oplosan yang melibatkan pencampuran beras kualitas medium ke dalam kemasan beras premium, lalu dijual dengan harga tinggi. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat dari sisi ekonomi, tetapi juga secara etika perdagangan.*
(kp/j006)
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumatera Utara yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kebijakan mutasi terhadap Kapolda dan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kunjungan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sek
HUKUM DAN KRIMINAL