SUMSEL - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil menggulung praktik dugaan suap yang melibatkan sejumlah aparat penegak hukum (APH) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, pada Kamis, 24 Juli 2025.
Operasi ini menyoroti adanya aliran dana yang disinyalir terkait dengan oknum-oknum APH yang diduga memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk kepentingan pribadi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., menjelaskan bahwa OTT ini dilakukan atas perintah langsung dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel setelah pihaknya menerima informasi yang cukup kuat mengenai dugaan adanya suap yang melibatkan sejumlah pihak. Dalam operasi tersebut, tim intelijen dan tindak pidana khusus berhasil mengamankan 22 orang, termasuk satu aparatur sipil negara (ASN) dari Kantor Camat Pagar Gunung, Ketua Forum APDESI, serta 20 Kepala Desa dari wilayah yang sama.
Baca Juga:
Dari hasil penyelidikan awal, diketahui bahwa uang yang diberikan oleh para kepala desa kepada pihak-pihak tertentu diduga bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD). Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat ADD adalah anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak luar yang tidak berhak.
"Praktik-praktik seperti ini harus dihentikan dan dijadikan pelajaran bagi semua aparatur desa di Sumatera Selatan," tegas Vanny. Kejati Sumsel juga mengimbau agar para kepala desa tidak melayani permintaan yang tidak jelas, terutama yang mengatasnamakan APH atau pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.
Baca Juga:
Dalam pernyataannya, Kejati Sumsel menekankan pentingnya pengelolaan ADD sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Para kepala desa diminta untuk tidak ragu meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri melalui program Jaga Desa apabila merasa tertekan atau kebingungan dalam pengelolaan anggaran desa.
Penyidik Kejati Sumsel hingga saat ini masih terus mendalami aliran dana yang diduga melibatkan oknum penegak hukum. Kejati juga tengah melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah praktik serupa pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut.
Operasi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh perangkat desa di Sumatera Selatan agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran desa. Kejati Sumsel menekankan bahwa setiap praktik yang melibatkan korupsi, suap, atau penyelewengan dana negara harus diberantas demi menjaga integritas hukum dan pemerintahan desa.
Kejati Sumsel juga mengingatkan agar kepala desa tidak terjebak dalam jebakan oknum yang dapat merusak kredibilitas dan integritas mereka sebagai pelayan masyarakat.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal