BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
LAHAT - Sebanyak 20 kepala desa (kades), satu aparatur sipil negara (ASN), dan satu Ketua Forum APDESI Kabupaten Lahat, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Kamis (24/7/2025).
Penangkapan ini terjadi di Kantor Camat Pagar Gunung saat rapat persiapan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, mengungkapkan bahwa OTT ini dilakukan berdasarkan informasi adanya pungutan liar yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), dengan dugaan aliran dana mencapai Rp 60 juta. "Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan dana desa oleh camat kepada para kepala desa. Indikasinya, dana itu mengalir kepada oknum aparat penegak hukum," jelas Vanny dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Tim penyidik Kejati Sumsel menyita uang tunai sebagai barang bukti. Saat ini, 22 orang yang terjaring dalam OTT tersebut telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Kejati Sumsel.
Kepala desa yang diamankan berasal dari berbagai desa di Kabupaten Lahat, antara lain Air Lingkar, Bandung Agung, Batu Rusa, Danau, Germidar Ilir, Germidar Ulu, Karang Agung, Kedaton, Kupang, Lesung Batu, Merindu, Muara Dua, Padang Pagun, Pagar Gunung, Pagar Alam, Penantian, Rimba Sujud, Sawah Darat, Siring Agung, dan Tanjung Agung.
Vanny menambahkan, "Tim penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk potensi aliran dana ke oknum penegak hukum. Penelusuran juga dilakukan untuk mengetahui apakah praktik ini sudah berlangsung berulang kali."
Vanny juga menegaskan bahwa dana desa adalah bagian dari keuangan negara yang harus digunakan secara transparan untuk kepentingan pembangunan desa. "Ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," tegasnya.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala desa di Sumsel agar tidak terlibat dalam praktik pungutan liar terkait dana desa.
Kejati Sumsel memastikan bahwa proses hukum akan berjalan dengan transparansi dan ketegasan, dengan penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap dalang dan jaringan di balik praktik pungli terorganisir ini.*
(kp/j006)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN