Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidaksesuaian standar mutu dan takaran pada distribusi beras.
Dalam rangka proses penyelidikan, hari ini, Senin (28/7/2025), Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) Gedung Bundar menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam perusahaan sebagai saksi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya pemanggilan tersebut.
"Hari ini terjadwal enam PT akan diperiksa Tim Satgasus P3TPK Gedung Bundar," ujar Anang kepada wartawan.
Keenam perusahaan tersebut akan diperiksa terkait keterlibatan mereka dalam dugaan distribusi beras yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana mestinya.
Kejaksaan pun menyampaikan masih menunggu kehadiran para perwakilan perusahaan.
"Kita tunggu saja, apakah mereka hadir atau tidak hari ini," tambah Anang.
Berikut daftar perusahaan yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Kejagung:
- PT Wilmar Padi Indonesia
- PT Food Station
- PT Belitang Panen Raya
- PT Unifood Candi Indonesia
- PT Subur Jaya Indotama
- PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group)
Pemanggilan ini merupakan bagian dari tindak lanjut penyelidikan Kejagung setelah sebelumnya ditemukan hasil laboratorium atas lima merek beras premium yang dinyatakan tidak sesuai dengan standar mutu.
Dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Hingga saat ini, Kejagung belum menyampaikan detail mengenai kemungkinan peningkatan status perkara, namun memastikan proses penegakan hukum akan dilakukan secara objektif dan transparan.
Pemerintah dan aparat penegak hukum terus menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan pangan, termasuk menjamin standar mutu agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.*
(d/a008)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN