Geram Skandal Lapas Cibinong, DPR Minta Dirjen PAS Mundur Jika Tak Sanggup Berbenah
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi membenahi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Maman Suherman, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana fasilitas pengelolaan karet pada tahun anggaran 2021 hingga 2023.
Pemeriksaan terhadap Maman dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (4/8/2025).
Informasi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi.
Maman Suherman diketahui tiba di lokasi pemeriksaan sejak pukul 09.20 WIB.
Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan masih berada dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik.
Meski belum merinci secara detail materi pemeriksaan, KPK menyampaikan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan kasus dugaan korupsi yang telah berjalan sejak 2024.
Kasus ini berawal dari proyek pengadaan asam untuk proses pengentalan karet yang akan dibagikan kepada para petani.
Namun dalam implementasinya, KPK menduga terjadi praktik penggelembungan harga (mark up) dalam proses pembelian bahan tersebut, yang menyebabkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp75 miliar.
Sebagai langkah penanganan, KPK telah mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri, termasuk dua pihak swasta berinisial DS dan RIS, satu pensiunan DJ, serta enam aparatur sipil negara berinisial YW, SUP, ANA, AJH, dan MT.
Selain itu, penyidik turut menyita sejumlah uang tunai, dokumen catatan keuangan, serta barang bukti elektronik (BBE) dalam proses penyidikan.
KPK juga tengah mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara kasus dugaan korupsi pengelolaan karet ini dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), sebagai tersangka.
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi membenahi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan dan sekitarnya akan mengalami pemadaman listrik selama sekitar 6 jam pada Selasa (29/9/2026). Pemadam
PERISTIWA
JAKARTA Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Said Bakhri mengusulkan ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichm
NASIONAL
JAKARTA Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto menjadi sorotan setelah dicecar anggota Komisi XIII DPR RI terkait te
NASIONAL
MEDAN Nur Erdian, Plt Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebing Tinggi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit ditingkatkan, termasuk dengan memperpendek antrean pasie
NASIONAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meragukan kematian W (30), mantan istri anggota polisi di Kota Medan, sebagai kasus bunuh diri. LB
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, mengajukan banding atas vonis 7 tahun penjara dalam kasus k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang melibatkan sejumlah perwira
NASIONAL
JAKARTA Satu per satu asalusul barang dan fasilitas yang ditemukan di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, mulai terungkap
NASIONAL