Megawati Sedih Lihat KPK, Budi Prasetyo: Masyarakat Sudah Cedas

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan rasa sedihnya terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Ungkapan tersebut disampaikan setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada mantan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Amnesti tersebut membebaskan Hasto dari hukuman pidana, meskipun proses hukum sebelumnya telah menetapkan vonis bersalah terhadapnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya telah menjalankan seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Ia menyebutkan bahwa semua aspek formil dan materiil perkara telah diuji melalui proses pengadilan.

"Kami kira masyarakat sudah cerdas dan memahami dari perjalanan perkara ini. Semua proses telah dilakukan secara terbuka, dan sudah diuji di pengadilan," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).

Budi menegaskan bahwa Hasto telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan.

Ia juga menambahkan bahwa amnesti yang diberikan oleh Presiden tidak menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan.

"Amnesti itu hanya membebaskan dari hukuman, bukan menghapus tindakan pidana. Tindakannya tetap ada, dan tetap dinyatakan bersalah oleh pengadilan," tegasnya.

Setelah resmi dibebaskan dari tahanan pada Jumat (1/8/2025), Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya siap melanjutkan perjuangan di bidang hukum.

Ia mengaku telah mendaftar sebagai mahasiswa program Sarjana Hukum di Universitas Terbuka.

"Saya mengambil S1 Hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa. Saya sudah menetapkan langkah-langkah ke depan untuk memperjuangkan keadilan," ujar Hasto di hadapan awak media usai keluar dari Rutan KPK.

Ia menambahkan bahwa perjuangan hukum harus menjadi fondasi utama dalam memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia, sejalan dengan semangat Konferensi Asia-Afrika.

Rasa kecewa Megawati terhadap kondisi KPK mencerminkan keprihatinan mendalam atas kondisi lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng integritas negara.

Ia berharap proses hukum di Indonesia tetap mengedepankan asas keadilan dan tidak kehilangan kepercayaan dari publik.

Polemik ini membuka ruang refleksi terhadap relasi antara penegakan hukum, politik, dan hak konstitusional warga negara, di tengah harapan akan sistem hukum yang makin adil dan transparan.*

(mt/a008)