Kebijakan penambahan rombel yang tertuang dalam keputusan gubernur ini dinilai oleh sejumlah organisasi sekolah swasta berpotensi memengaruhi jumlah peserta didik baru di sekolah swasta.
Mereka menilai kebijakan tersebut belum melibatkan dialog atau pertimbangan dari pihak sekolah non-negeri yang juga berkontribusi dalam layanan pendidikan di Jawa Barat.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait gugatan tersebut.*
(d/a008)
JAKARTA Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi kembali menempati sekretariat di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jala
Nasional
MEDAN Anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya, Kamis (25/09/2025) berkunjung ke Kantor Redaksi bitvonline.com, di Jalan Haji Anif, Meda
Nasional
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI menggelar anjangsana ke kediaman Jend
Nasional
BEKASI Warga dan jamaah Masjid Raya Jatimulya, Bekasi, menolak rencana pembangunan kantor kelurahan di lahan yang selama ini menjadi pusat
Agama
SUMUT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat (SR), yang men
Pemerintahan
BANDA ACEH Pemilihan ketua OSIS yang berjalan transparan dan demokratis ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam menya
Pendidikan
MEDAN Meski samasama membayar pajak dan iuran BPJS kesehatan, warga yang tinggal di daerah ternyata masih belum menikmati layanan publi
Kesehatan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menerima transfer dana pajak rokok sebesar Rp517 miliar dari pemerintah p
Ekonomi
TERNATE Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Bar
Pemerintahan
JAKARTA Gerakan Pangan Murah yang digelar oleh Polda Metro Jaya bekerja sama dengan BULOG dan Ormas BANG JAPAR di Taman Kopi, Kelurahan Pe
Ekonomi
