BTN Dukung Swasembada Papan 2045, Dorong Akses Hunian untuk MBR
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan dukungan terhadap gagasan besar Swasembada Papan 2045 yang dinilai sebaga
EKONOMI
BANDUNG — Delapan organisasi sekolah swasta resmi mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Gugatan tersebut terkait dengan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 yang diterbitkan pada 26 Juni 2025, mengenai penambahan rombongan belajar (rombel) di jenjang SMA dan SMK negeri untuk tahun ajaran baru.
Gugatan diajukan secara resmi pada 31 Juli 2025, dan saat ini telah ditetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
"Gugatannya ini diajukan tertanggal 31 Juli 2025, dan oleh Ketua Pengadilan telah ditetapkan majelis yang akan memeriksa perkara tersebut," ujar Humas PTUN Bandung, Enrico Simanjuntak, Rabu (6/8/2025).
Menurut Enrico, tahap awal persidangan akan difokuskan pada pemeriksaan legalitas dari para penggugat.
Dalam tahap persiapan ini, majelis hakim akan memverifikasi kelengkapan formil gugatan serta meminta informasi dan dokumen terkait objek sengketa.
"Dalam pemeriksaan persiapan ini nanti formalitas gugatan dari pihak penggugat akan dimatangkan oleh majelis hakim, dan biasanya hakim akan meminta informasi atau data terkait dengan objek sengketa," jelasnya.
Proses pemeriksaan persiapan ini diperkirakan berlangsung selama 30 hari.
Apabila gugatan dinyatakan memenuhi syarat, maka perkara akan dilanjutkan ke sidang pembacaan gugatan dan jawaban dari pihak tergugat.
Setelah tahap pembacaan gugatan dan jawaban, perkara akan masuk ke tahapan replik, duplik, serta pembuktian.
Bukti yang dapat diajukan mencakup dokumen, bukti elektronik, keterangan saksi, hingga ahli.
Persidangan akan diakhiri dengan kesimpulan dan pembacaan putusan oleh majelis hakim.
Kebijakan penambahan rombel yang tertuang dalam keputusan gubernur ini dinilai oleh sejumlah organisasi sekolah swasta berpotensi memengaruhi jumlah peserta didik baru di sekolah swasta.
Mereka menilai kebijakan tersebut belum melibatkan dialog atau pertimbangan dari pihak sekolah non-negeri yang juga berkontribusi dalam layanan pendidikan di Jawa Barat.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait gugatan tersebut.*
(d/a008)
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan dukungan terhadap gagasan besar Swasembada Papan 2045 yang dinilai sebaga
EKONOMI
BANDA ACEH SMAN 7 Banda Aceh menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional setelah berhasil memborong lima medali emas, tiga
PENDIDIKAN
TELUK PANJI Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang secara resmi menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini t
POLITIK
JAKARTA Nilai tukar rupiah diproyeksikan masih akan bertahan di kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam jangka pendek. Tek
EKONOMI
MEDAN PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik di wilayah Sumatera Utara (Sumut) telah kembali normal 100 persen setelah sebelumnya t
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan (IUP)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menyinggung adanya praktik deep state atau negara dalam negara di lingkung
POLITIK
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meyakini Rancangan UndangUndang (RUU) Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengatasi p
NASIONAL
KEBUMEN Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ikatan personalnya dengan Kabupaten Kebumen saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Bu
NASIONAL