Dulu Dibuang Kini Disayang Kisah Cerdas Pemuda Aceh Sulap Tumpukan Botol Plastik Jadi Sofa Jutaan Rupiah
ACEH BESAR Sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai limbah justru disulap menjadi peluang bisnis oleh Ustaz Zainuddin MTK (30), p
EKONOMI
TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi jajaran Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) UPT Tanjungbalai Asahan dalam upaya memperkuat kerja sama peningkatan pelayanan mutu hasil kelautan dan perikanan bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kisaran, Jumat sore, 10 Juli 2026.
Rombongan Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan dipimpin langsung oleh Inspektur Mutu sekaligus Ketua Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) UPT Tanjungbalai Asahan, Bambang Irawan Limbong.Baca Juga:
Dalam audiensi itu, Bambang menjelaskan tugas dan fungsi Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan dalam melakukan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program kerja prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
"Badan Mutu KKP memiliki tugas dalam menjamin mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir dalam mendukung program kerja prioritas nasional," ujar Bambang.
Ia menyampaikan, saat ini wilayah kerja Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan mencakup enam kabupaten/kota, yakni Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Batubara, Labuhanbatu Utara (Labura), Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan undangan kepada Wali Kota Tanjungbalai untuk membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Program Prioritas Nasional KKP yang akan digelar pada Rabu, 15 Juli 2026, di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai.
Menanggapi audiensi tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai siap membangun sinergi dan kolaborasi dengan Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan.
Menurutnya, kerja sama antarinstansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menjaga mutu hasil kelautan dan perikanan.
"Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik sekaligus menjaga keamanan hayati perikanan di Sumatera Utara khususnya wilayah Kota Tanjungbalai melalui kerja sama yang erat antarinstansi," ujar Wali Kota.
Mahyaruddin berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat koordinasi, memperluas pertukaran informasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki masing-masing instansi.
ACEH BESAR Sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai limbah justru disulap menjadi peluang bisnis oleh Ustaz Zainuddin MTK (30), p
EKONOMI
BINJAI Direktur PDAM Tirta Sari Kota Binjai Ashari mengimbau seluruh pelanggan untuk membayar rekening air tepat waktu dan secara mandiri.
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kembali meno
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang lebih dari Rp6 miliar dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal wa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden TimorLeste Jos Ramos Horta bersama sembilan peraih Nobel dari berbagai ne
NASIONAL
JAKARTA Seorang warga meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi pingsan saat kerusuhan terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2029. Hasto meminta tidak ada upaya yang bertentangan
POLITIK
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang mempersilakan menteri mingg
POLITIK