Supris Resmi Bergabung, Koti Pemuda Pancasila Sumut Gelar Syukuran dan Santuni Puluhan Anak Yatim
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi jajaran Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) UPT Tanjungbalai Asahan dalam upaya memperkuat kerja sama peningkatan pelayanan mutu hasil kelautan dan perikanan bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kisaran, Jumat sore, 10 Juli 2026.
Rombongan Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan dipimpin langsung oleh Inspektur Mutu sekaligus Ketua Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) UPT Tanjungbalai Asahan, Bambang Irawan Limbong.Baca Juga:
Dalam audiensi itu, Bambang menjelaskan tugas dan fungsi Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan dalam melakukan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program kerja prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
"Badan Mutu KKP memiliki tugas dalam menjamin mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir dalam mendukung program kerja prioritas nasional," ujar Bambang.
Ia menyampaikan, saat ini wilayah kerja Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan mencakup enam kabupaten/kota, yakni Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Batubara, Labuhanbatu Utara (Labura), Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan undangan kepada Wali Kota Tanjungbalai untuk membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Program Prioritas Nasional KKP yang akan digelar pada Rabu, 15 Juli 2026, di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai.
Menanggapi audiensi tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai siap membangun sinergi dan kolaborasi dengan Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan.
Menurutnya, kerja sama antarinstansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menjaga mutu hasil kelautan dan perikanan.
"Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik sekaligus menjaga keamanan hayati perikanan di Sumatera Utara khususnya wilayah Kota Tanjungbalai melalui kerja sama yang erat antarinstansi," ujar Wali Kota.
Mahyaruddin berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat koordinasi, memperluas pertukaran informasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki masing-masing instansi.
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
DELI SERDANG Dugaan keracunan setelah sejumlah siswa SMAN 1 Lubukpakam mengalami sakit perut usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG)
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yan
EKONOMI
OlehMargarito KamisINDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembara
OPINI
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (k
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berup
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulat
EKONOMI
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL