Ade Darmawan Sarankan Ray Rangkuti Temui Gibran dan Lihat Ijazahnya, Ray: Apa Itu Menyelesaikan Masalah?
JAKARTA Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara, Ade Darmawan, menyarankan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti,
POLITIK
TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi jajaran Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) UPT Tanjungbalai Asahan dalam upaya memperkuat kerja sama peningkatan pelayanan mutu hasil kelautan dan perikanan bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kisaran, Jumat sore, 10 Juli 2026.
Rombongan Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan dipimpin langsung oleh Inspektur Mutu sekaligus Ketua Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) UPT Tanjungbalai Asahan, Bambang Irawan Limbong.Baca Juga:
Dalam audiensi itu, Bambang menjelaskan tugas dan fungsi Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan dalam melakukan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program kerja prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
"Badan Mutu KKP memiliki tugas dalam menjamin mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir dalam mendukung program kerja prioritas nasional," ujar Bambang.
Ia menyampaikan, saat ini wilayah kerja Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan mencakup enam kabupaten/kota, yakni Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Batubara, Labuhanbatu Utara (Labura), Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan undangan kepada Wali Kota Tanjungbalai untuk membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Program Prioritas Nasional KKP yang akan digelar pada Rabu, 15 Juli 2026, di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai.
Menanggapi audiensi tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai siap membangun sinergi dan kolaborasi dengan Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan.
Menurutnya, kerja sama antarinstansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menjaga mutu hasil kelautan dan perikanan.
"Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik sekaligus menjaga keamanan hayati perikanan di Sumatera Utara khususnya wilayah Kota Tanjungbalai melalui kerja sama yang erat antarinstansi," ujar Wali Kota.
Mahyaruddin berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat koordinasi, memperluas pertukaran informasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki masing-masing instansi.
JAKARTA Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara, Ade Darmawan, menyarankan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti,
POLITIK
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali tidak memenuhi panggilan pemeriks
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan bantuan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan keagamaan dan mem
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan pengaspalan jalan sepanjang 16 kilometer di kawasan pesisir
PEMERINTAHAN
LABUSEL Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mempercepat perbaikan ruas jalan LabuselRintisUjung PadangSalingsi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terk
HUKUM DAN KRIMINAL
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) yang nilainya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pergantian pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilakukan Presi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dalam mengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untu
HUKUM DAN KRIMINAL