Ade Darmawan Sarankan Ray Rangkuti Temui Gibran dan Lihat Ijazahnya, Ray: Apa Itu Menyelesaikan Masalah?
JAKARTA Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara, Ade Darmawan, menyarankan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti,
POLITIK
JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada pemanggilan kedua, Kamis, 15 Oktober, Nusron disebut sedang melakukan perjalanan dinas ke Malaysia.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan Nusron telah menyampaikan surat kepada penyidik untuk menjelaskan ketidakhadirannya.Baca Juga:
Dalam surat tersebut, perjalanan ke Malaysia disebut dilakukan untuk kepentingan dinas.
"Kalau enggak masalah ke Malaysia," ujar Taufik di gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10).
Taufik mengatakan KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron.
Dengan demikian, penyidik masih akan mengatur waktu baru untuk meminta keterangan Menteri ATR/BPN tersebut.
"Ya nanti kita akan jadwal ulang," katanya.
Ketidakhadiran Nusron dalam dua kali pemanggilan itu menjadi perhatian karena KPK tengah mengusut dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka berasal dari unsur pejabat pertanahan, politikus, mantan kepala daerah, hingga pihak swasta.
Delapan tersangka itu adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
JAKARTA Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara, Ade Darmawan, menyarankan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti,
POLITIK
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali tidak memenuhi panggilan pemeriks
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan bantuan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan keagamaan dan mem
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan pengaspalan jalan sepanjang 16 kilometer di kawasan pesisir
PEMERINTAHAN
LABUSEL Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mempercepat perbaikan ruas jalan LabuselRintisUjung PadangSalingsi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terk
HUKUM DAN KRIMINAL
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) yang nilainya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pergantian pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilakukan Presi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dalam mengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untu
HUKUM DAN KRIMINAL