Nusron Wahid Dua Kali Mangkir dari Panggilan KPK, Mengaku Sedang Dinas ke Malaysia

JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada pemanggilan kedua, Kamis, 15 Oktober, Nusron disebut sedang melakukan perjalanan dinas ke Malaysia.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan Nusron telah menyampaikan surat kepada penyidik untuk menjelaskan ketidakhadirannya.

Baca Juga:

• Selain Bupati Klaten Hamenang, Kepala BPK Jateng Juga Jadi Tersangka Suap Pengondisian Audit

Dalam surat tersebut, perjalanan ke Malaysia disebut dilakukan untuk kepentingan dinas.

"Kalau enggak masalah ke Malaysia," ujar Taufik di gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10).

Taufik mengatakan KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron.

Dengan demikian, penyidik masih akan mengatur waktu baru untuk meminta keterangan Menteri ATR/BPN tersebut.

"Ya nanti kita akan jadwal ulang," katanya.

Ketidakhadiran Nusron dalam dua kali pemanggilan itu menjadi perhatian karena KPK tengah mengusut dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka berasal dari unsur pejabat pertanahan, politikus, mantan kepala daerah, hingga pihak swasta.

Delapan tersangka itu adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Meski demikian, status sebagai orang kepercayaan yang disebut penyidik tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan Nusron dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Pemeriksaan terhadap Nusron diperlukan untuk mengklarifikasi informasi yang relevan dengan penyidikan.

Setelah Nusron kembali tidak hadir, KPK menyatakan akan menjadwalkan ulang pemanggilan.

Langkah berikutnya akan bergantung pada proses penyidikan dan perkembangan pemenuhan panggilan tersebut.

Sebelumnya, KPK juga disebut mempertimbangkan opsi jemput paksa setelah Nusron dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan pada Jumat, 16 Oktober, penyidik menyatakan akan terlebih dahulu menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Publik kini menantikan perkembangan penyidikan KPK, termasuk agenda pemeriksaan terhadap Nusron Wahid.* (cn/ad)

Selain Bupati Klaten Hamenang, Kepala BPK Jateng Juga Jadi Tersangka Suap Pengondisian Audit

Bupati Klaten Hamenang Diduga Terima Rp4,3 Miliar dari Fee Proyek hingga Setoran Rutin, Sebagian Uang untuk Bayar Utang Pilkada

Prabowo Ganti Kepala BNPB di Tengah Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Angkat Bicara

Dalami Peran Eks Kepala Suharyanto dalam Korupsi Dana Bencana, KPK Koordinasi dengan Puspom TNI

Adik Mantan Kepala BNPB Jadi Tersangka Kasus Dana Bencana, Rp30,98 Miliar Diduga untuk Beli Saham

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Darurat BNPB Rp148 Miliar, dari Karhutla Kalimantan, Gempa NTT hingga Banjir Sumatera