Iskandar Muda Hasibuan: Pilpres 2029 Bukan Sekadar Elektabilitas, tetapi Ujian Kepercayaan Publik
BANDA ACEH Pemilihan Presiden 2029 dinilai tidak cukup dibaca melalui angka elektabilitas dan perubahan dukungan terhadap para tokoh pol
POLITIK
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) atau dana darurat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dana yang semestinya digunakan untuk menangani berbagai bencana itu diduga diselewengkan melalui pengadaan barang dan jasa dengan nilai mencapai Rp148 miliar selama periode 2024–2026.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan dana yang diduga bermasalah tersebut berkaitan dengan anggaran penanganan sejumlah bencana di Indonesia.Baca Juga:
Di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta banjir di Aceh dan Sumatera.
"Adapun DSP tersebut digunakan untuk penanganan dan penanggulangan berbagai bencana, di antaranya karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera," ujar Taufik dalam jumpa pers di di kantor KPK, Jakarta, Jumat (16/10).
Menurut Taufik, dana siap pakai merupakan anggaran cadangan yang disiapkan pemerintah untuk merespons situasi darurat bencana.
Dana tersebut masuk dalam struktur anggaran BNPB dan dapat digunakan sesuai kebutuhan penanganan bencana.
Meski pencairannya bersifat fleksibel agar penanganan darurat dapat dilakukan dengan cepat, penggunaannya tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
Merujuk pada peraturan BNPB yang disebutkan dalam keterangan tersebut, terdapat empat kondisi yang menjadi dasar penggunaan dana siap pakai, yakni:
1. Pemerintah menetapkan status keadaan darurat bencana.
2. Adanya penetapan status keadaan tertentu.
3. Terdapat pertimbangan risiko bencana yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
4. Adanya kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.
Dana ini memiliki peran penting dalam penanganan bencana karena digunakan untuk mendukung kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Karena itu, dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut menjadi perhatian dalam proses penyidikan KPK.
BANDA ACEH Pemilihan Presiden 2029 dinilai tidak cukup dibaca melalui angka elektabilitas dan perubahan dukungan terhadap para tokoh pol
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh kepala daerah kabupaten dan kota mempercepat pendataan calon penerima bantu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Eks Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) periode 2025/2026 sekaligus mantan Ketua BEM Universi
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat kerukunan antarum
NASIONAL
MEDAN Persaingan mendapatkan pekerjaan di Kota Medan masih menjadi tantangan bagi para pencari kerja pada 2026. Dalam satu kegiatan rekr
NASIONAL
MEDAN Persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Medan. Volume sampah yang dihasilkan setiap hari diperkirakan
NASIONAL
MEDAN Penanganan kriminalitas di Sumatera Utara sepanjang 2026 mencakup berbagai jenis tindak pidana, mulai dari peredaran narkotika hin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menempuh upaya hukum kasasi setelah dua kali kalah dalam perkara gugatan pegawai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presenter Ruben Onsu menceritakan kisah di balik keputusannya mengadopsi seorang bayi lakilaki yang kini diberi nama Thayaka Pu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto selama dua tahu
POLITIK