Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengintensifkan pencarian terhadap buron kasus dugaan suap, Harun Masiku.
Lembaga antirasuah tersebut mengaku telah menerima informasi terkait keberadaan mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan itu di luar kota dan langsung menindaklanjutinya dengan mengirimkan tim ke lapangan.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan tim penyidik yang sebelumnya melakukan pencarian di lokasi tersebut kini telah kembali untuk menyampaikan hasil pengumpulan data dan konfirmasi di lapangan.
"Penyidik dalam minggu-minggu ini sudah kembali dari luar kota untuk mencari, karena ada informasi di suatu tempat. Sudah kita konfirmasi, dan sedang terus kita telusuri," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (6/8/2025).
Pernyataan Asep disampaikan dalam konferensi pers kinerja semester I tahun 2025 yang digelar oleh KPK.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa KPK memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan "utang lama", termasuk menangkap lima buronan kasus korupsi yang hingga kini masih belum tertangkap.
Kelima nama yang masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut adalah:
- Harun Masiku (tersangka suap terkait PAW anggota DPR RI 2019–2024),
- Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra (kasus korupsi e-KTP),
- Kirana Kotama, pemilik PT Perusa Sejati (kasus suap terkait proyek di PT PAL Indonesia),
- Emylia Said, tersangka pemberi suap,
- Herwansyah, tersangka pemberi suap kepada AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto.
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL