JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat bahwa penanganan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi, yakni terkait pengelolaan kuota haji dan pengadaan Google Cloud, akan segera memasuki tahap penyelidikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam konferensi pers kinerja KPK Semester I Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (6/8).
"Mudah-mudahan kalau kemudian faktanya, buktinya cukup kuat, KPK segera menaikkan status ke tingkat penyidikan," ujar Fitroh di hadapan awak media.
Baca Juga:
Dalam keterangan yang sama, Fitroh juga mengonfirmasi bahwa pihaknya akan meminta keterangan dari dua mantan pejabat tinggi negara, yaitu:
- Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama
Baca Juga:
- Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Keduanya dijadwalkan hadir di KPK pada Kamis, 7 Agustus 2025 untuk memberikan klarifikasi seputar informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.
"Besok sepertinya juga ada permintaan keterangan terhadap beberapa pihak yang oleh penyelidik dianggap mengetahui terkait dugaan korupsi di sana, di Kementerian Agama dan Kemendikbudristek," tambah Fitroh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Yaqut Cholil Qoumas terkait kehadirannya memenuhi undangan KPK.
Sementara itu, kuasa hukum Nadiem Makarim, Mohamad Ali, menyampaikan bahwa kliennya berencana hadir dan bersikap kooperatif.
Dua kasus yang tengah dalam penyelidikan KPK ini disebut sebagai kasus besar yang menyita perhatian publik.
Fitroh menyatakan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk menuntaskan penanganan kasus korupsi secara profesional, termasuk yang melibatkan pihak-pihak penting atau disebut sebagai "big fish".
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program reforma agraria nasional d
Pemerintahan
PUNCAK JAYA Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Iskandar Muda, Brigadir Jenderal TNI Ayi Supriatna, S.I.P., M.M., melakukan kunj
Nasional
MEDAN Divisi Humas Mabes Polri bersama Polda Sumatera Utara menyelenggarakan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitme
Nasional
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penelusuran mendalam terhadap ribuan rekening penerima manfaat bantuan sosial (ba
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Sator
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan bagi jurnalis yang menjadi sak
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebut Bupati Kolaka
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Universitas Senior Medan (USM)
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut secara resmi menyepakati Rancan
Pemerintahan
