Gunung Sinabung Erupsi, Bobby Nasution: Jika Debu Meluas, Sekolah Beralih ke PJJ
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta sekolahsekolah di Kabupaten Karo meningkatkan kewaspadaan menyusul erupsi Gunung S
PERISTIWA
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat bahwa penanganan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi, yakni terkait pengelolaan kuota haji dan pengadaan Google Cloud, akan segera memasuki tahap penyelidikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam konferensi pers kinerja KPK Semester I Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (6/8).
"Mudah-mudahan kalau kemudian faktanya, buktinya cukup kuat, KPK segera menaikkan status ke tingkat penyidikan," ujar Fitroh di hadapan awak media.
Dalam keterangan yang sama, Fitroh juga mengonfirmasi bahwa pihaknya akan meminta keterangan dari dua mantan pejabat tinggi negara, yaitu:
- Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama
- Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Keduanya dijadwalkan hadir di KPK pada Kamis, 7 Agustus 2025 untuk memberikan klarifikasi seputar informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.
"Besok sepertinya juga ada permintaan keterangan terhadap beberapa pihak yang oleh penyelidik dianggap mengetahui terkait dugaan korupsi di sana, di Kementerian Agama dan Kemendikbudristek," tambah Fitroh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Yaqut Cholil Qoumas terkait kehadirannya memenuhi undangan KPK.
Sementara itu, kuasa hukum Nadiem Makarim, Mohamad Ali, menyampaikan bahwa kliennya berencana hadir dan bersikap kooperatif.
Dua kasus yang tengah dalam penyelidikan KPK ini disebut sebagai kasus besar yang menyita perhatian publik.
Fitroh menyatakan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk menuntaskan penanganan kasus korupsi secara profesional, termasuk yang melibatkan pihak-pihak penting atau disebut sebagai "big fish".
"Kami memahami harapan masyarakat. Namun kami bekerja berdasarkan bukti yang kuat, bukan asumsi," tegasnya.
KPK disebut telah meminta keterangan sejumlah pihak sebelumnya dalam dua kasus ini.
Proses penyelidikan masih terus berlangsung secara tertutup dan mendalam.*
(cn/a008)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta sekolahsekolah di Kabupaten Karo meningkatkan kewaspadaan menyusul erupsi Gunung S
PERISTIWA
JAKARTA Pengusaha Jhon LBF menepati janjinya membantu presenter Ruben Onsu yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan pengge
ENTERTAINMENT
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu di
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Masjid H. Agung
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pengembangan transportasi massal sebagai bagian dari upaya memp
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan memperkuat kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Dat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara korupsi sepanjang Agustus 2026. Putusan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pengurus Pusat (DPP) Rakyat Aktivis Jalanan (RAJA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara mencatat masih terdapat satu titik kebakaran hutan dan lahan (
PERISTIWA
MEDAN Mayor Laut Faisal Mulia mengajukan banding setelah divonis 10 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer dalam perkara narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL