MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan memperkuat kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penguatan sinergi itu dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Senin, 31 Agustus 2026.
Kerja sama tersebut diarahkan sebagai langkah pencegahan untuk meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.Baca Juga:
Selain itu, kerja sama diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, profesional, dan akuntabel.
PKS ditandatangani Kepala Kejari Medan Ridwan Sujana Angsar bersama Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan Erisda Hutasoit.
Penandatanganan disaksikan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan Wakil Ketua III DPRD Kota Medan Hadi Suhendra.
Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan setelah masalah hukum muncul.
Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Medan juga menekankan upaya antisipasi melalui komunikasi, konsultasi, serta mitigasi terhadap potensi risiko hukum.
Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar mengatakan komunikasi sejak awal diperlukan agar setiap kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai aturan.
"Berbagai aktivitas pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan regulasi. Karena itu, pemahaman dan koordinasi yang baik diperlukan agar potensi persoalan hukum dapat dicegah sedini mungkin," ujar Ridwan.
Melalui kerja sama tersebut, Bidang Datun Kejari Medan dapat memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum sesuai dengan kewenangannya.
Dalam kondisi tertentu, Kejaksaan juga dapat mewakili Pemerintah Kota Medan dalam proses peradilan berdasarkan surat kuasa.
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan kreativitas dan inovasi menjadi kunci pengembangan ekonomi kreatif. Sekto
EKONOMI
