JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menanggapi permintaan dari tim penasihat hukum terdakwa lain dalam kasus impor gula, yang mengharapkan perlakuan hukum serupa dengan yang diterima oleh Thomas "Tom" Lembong.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, menegaskan bahwa abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong bersifat personal dan tidak dapat diberlakukan kepada pihak lain.
"Perlu digarisbawahi bahwa pemberian abolisi dari Presiden terhadap saudara Tom Lembong ini sifatnya personal," ujar Anang dalam konferensi pers di Kejagung, Rabu (6/8/2025).
Baca Juga:
Anang menjelaskan bahwa abolisi hanya menghapus proses hukum terhadap Tom Lembong, bukan menghapus atau meniadakan dugaan tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan.
"Perbuatannya tetap ada. Tetapi proses hukum terhadap yang bersangkutan, perbuatan pidana tetap ada. Bedakan, ini bukan membebaskan," tegasnya.
Baca Juga:
Dengan demikian, meskipun Tom Lembong tidak lagi menjalani proses hukum atas kasus tersebut, catatan perkaranya tetap menjadi bagian dari sejarah penegakan hukum.
Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mewakili terdakwa lain dalam kasus serupa, meminta agar kliennya mendapatkan perlakuan hukum yang setara dengan Tom Lembong.
Menanggapi hal tersebut, Anang menyatakan bahwa permintaan itu adalah bagian dari hak hukum pihak terdakwa, dan Kejagung menghormatinya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap para terdakwa lainnya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Terhadap yang lainnya tetap berlanjut proses hukum," ujar Anang.
Kasus impor gula yang menyeret sejumlah nama termasuk Tom Lembong, menjadi salah satu perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir.
Tom Lembong sendiri telah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo pada bulan Juli lalu, dan kembali muncul di publik dalam unggahan perdananya dengan pesan singkat: "Biarkan saya istirahat sejenak."*
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah praju
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu&
Nasional
JAKARTA Muhammad Abindra Putra Tayip, mantan pegawai kontrak di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menyampaikan pembel
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menanggapi permintaan dari tim penasihat hukum terdakwa lain dalam kasus impor gula, yang men
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Ekonomi
PIDIE Seorang pria berinisial BH (43), warga Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, diamankan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Pidie sete
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terdakwa Adriana Angela Brigita tak kuasa menahan
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan menggelar kegiatan Orientasi Praktek Klinik Keperawatan Dasar bagi mahasiswa
Pendidikan
