PADANGSIDIMPUAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan mengambil langkah strategis dalam penyelesaian persoalan aset lahan seluas 75,14 hektare di kawasan Pijorkoling, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
Lahan tersebut merupakan bekas Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN III yang masa berlakunya telah berakhir sejak tahun 2004.
Langkah konkret dilakukan dengan menginisiasi rapat bersama Pemerintah Kota Padangsidimpuan pada Kamis, 7 Agustus 2025, bertempat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan.
Baca Juga:
Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Dr. Lambok M.J. Sidabutar, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan menugaskan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) sebagai dasar penyelesaian permasalahan aset tanah tersebut.
"Kami menindaklanjuti persoalan ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," jelas Kajari Lambok kepada media, Kamis (7/8/2025).
Baca Juga:
Lahan yang dimaksud dulunya diberikan kepada PTPN III melalui izin HGU pada tahun 1981 dan berakhir pada 2004.
Seiring pemekaran wilayah dan pembentukan Kota Padangsidimpuan tahun 2001, kawasan Pijorkoling berkembang menjadi zona strategis pelayanan publik.
Kini, di atas lahan tersebut telah berdiri sejumlah fasilitas negara dan layanan masyarakat, antara lain kantor instansi vertikal seperti BPN, BPS, Pengadilan Agama, serta Terminal Pal IV Pijorkoling.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan sendiri telah mengajukan permohonan pelepasan sebagian lahan kepada PTPN III sejak tahun 2004.
Permohonan tersebut mendapatkan persetujuan bersyarat, yaitu melalui mekanisme ganti rugi.
Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam penyelesaian proses tersebut secara menyeluruh.
Pada tahun 2017, Menteri BUMN telah memberikan persetujuan atas penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset eks HGU PTPN III kepada Pemko Padangsidimpuan dengan batas waktu penyelesaian selama satu tahun.
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menambahkan dua badan baru dalam struktur organisasi Kementerian Perta
Nasional
ASAHAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, diduga terliba
Hukum dan Kriminal
MEDAN Puluhan aktivis dari organisasi masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGASU), yang tergabung dalam Presidium Aliansi Masyarakat Sum
Peristiwa
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan Manajemen Talenta bagi Aparatur Si
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Binjai terkait pelaksanaan program lima hari sek
Pendidikan
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan adanya kekhawatiran yang meluas di kalangan pelaku usaha perberasan, khususnya di wil
Ekonomi
YOGYAKARTA Penangkapan lima orang yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Artis Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik setelah secara resmi melaporkan dugaan suap yang diduga melibatkan Reza Glad
Entertainment
TAPTENG Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Sibabangun, jajaran Polres Tapanuli Tengah
Nasional
TAPANULI TENGAH Kepolisian Sektor (Polsek) Sibabangun, jajaran Polres Tapanuli Tengah, menunjukkan komitmennya dalam menjalin kedekatan
Nasional