Pemulihan Cepat Jalan Nasional: Alat Berat Dikerahkan Usai Banjir Sumbar
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menurunkan ratusan personel dan
NASIONAL
JAKARTA – Tim kuasa hukum Roy Suryo dan rekan-rekannya mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan yang dijadwalkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Permintaan ini disampaikan sehubungan dengan banyaknya agenda para pihak terkait menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Permintaan tersebut diajukan atas nama Roy Suryo, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Efendi, Arief Nugroho, Sunarto, Rismon Sianipar, dan Nurdian Noviansyah Susilo.
"Panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami, karena pada tanggal-tanggal yang dimaksud, para klien kami telah memiliki agenda yang telah dijadwalkan dalam rangka perayaan 17 Agustus 2025," jelas kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/8/2025).
Lebih lanjut, Khozinuddin menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati momen bersejarah bangsa, yakni Hari Kemerdekaan RI.
Oleh karena itu, mereka memohon agar proses pemeriksaan dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 17 Agustus 2025.
"Untuk waktunya, kami menyampaikan saran agar pemanggilan ulang dapat dilakukan setelah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap agenda nasional," tuturnya.
Seperti diketahui, laporan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi saat ini telah masuk ke tahap penyidikan.
Total terdapat lima laporan, termasuk laporan yang diajukan oleh Roy Suryo dan rekan-rekannya, yang kini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
"Penyidikan dilakukan untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana dan menemukan siapa yang bertanggung jawab. Proses ini merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya sebelumnya, Jumat (11/7/2025).
Pihak kepolisian memastikan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi.*
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menurunkan ratusan personel dan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong pemerintah segera mene
NASIONAL
GUNUNG PUTRI, BOGOR Warga Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita di ping
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa saran dan arahan dari para Mustasyar t
NASIONAL
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan akses jalan di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir dan longsor. Ru
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar perayaan Natal bersama tahun ini, sebuah momen yang menurut Menteri Agama Nasarudd
NASIONAL
JAKARTA Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapannya untuk menjadi negara pertama yang mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah Sumatera
NASIONAL
JAKARTA Produksi beras nasional pada 2025 mengalami lonjakan signifikan, memengaruhi pola impor Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) m
EKONOMI
JAKARTA, Aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan mer
POLITIK