KPK Periksa Direktur Utama PT ALA Terkait Dugaan Korupsi Bansos Covid-19

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha (ALA), Teddy Munawar, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

Pemeriksaan terhadap Teddy dilakukan pada Senin (11/8/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/8/2025).

Selain Teddy, dua orang saksi lain turut dipanggil dalam perkara ini, yakni Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo, Andy Hoza Junardy, dan Direktur Utama PT Famindo Meta Komunika, Ubayt Kurniawan.

Meski begitu, Budi belum memberikan keterangan lebih rinci terkait materi pemeriksaan terhadap ketiga saksi dari kalangan direksi perusahaan tersebut.

KPK diketahui membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi bansos ini sejak 26 Juni 2024.

Proses hukum tersebut merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang menyeret eks Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir tahun 2020.

Dalam penyidikan lanjutan ini, KPK menemukan dugaan penyelewengan pada distribusi sekitar enam juta paket sembako yang tersebar dalam tiga tahap pembagian bantuan sosial di wilayah Jabodetabek.

Total kerugian negara dalam perkara ini masih terus didalami.

Kasus ini mencuat dari laporan masyarakat dan hasil telaah internal KPK atas proses penyaluran bansos di masa pandemi Covid-19.

KPK terus menelusuri aliran dana dan peran para pihak yang diduga terlibat.

"Penyidikan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memastikan penggunaan anggaran publik, khususnya di masa krisis, benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan," jelas Budi.

KPK memastikan akan terus memanggil para pihak yang relevan guna memperkuat pembuktian dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.*

(tt/a008)