PADANG SIDIMPUAN - Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2023 yang menjerat mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Padangsidimpuan, Ismail Fahmi Siregar.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan pada Senin (11/8), terdakwa menyatakan bahwa dana ADD yang dipotong sebesar 18% per desa dialirkan kepada seorang pimpinan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Sidang dipimpin oleh majelis hakim Mohammad Yusafrihadi Girsang, Muhammad Kasim, dan Yudikasi Waruwu, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana diwakili Batara Ebenezer dan M. Zul Syafran Hasibuan.
Baca Juga:
Pengakuan dari Terdakwa
Menurut pengakuan Ismail, sekitar Mei 2023, ia dihubungi oleh Mustapa Kamal Siregar di sebuah masjid yang menyampaikan bahwa "pimpinan"—yang menurut pemahamannya merujuk pada Walikota Irsan Efendi Nasution—marah atas pemotongan ADD. Ia kemudian menyuruh Husin Nasution menyerahkan bagian pemotongan sebesar Rp120 juta, sisa dari ADD tahap pertama, kepada Mustapa Kamal.
Baca Juga:
Selain itu, disebutkan bahwa tiga tahap pencairan ADD tahap dua mencapai total Rp1,6 miliar, dengan aliran Rp120 juta melalui Husin dan Rp80 juta melalui Akhiruddin Nasution kepada Mustapa Kamal.
Upaya Rekonpensasi Terdakwa
Dalam upaya mengembalikan kerugian negara, Ismail menyatakan telah melakukan pengembalian dana tahap pertama sejumlah Rp3,5 miliar pada 23 Juni 2025, bersumber dari ADD desa dan sisa tahap pertama. Pengembalian tahap kedua sebesar Rp2,462 miliar diupayakan dari dana pribadinya dan usaha lain.
Sumpah Palsu Diduga Terjadi
Meski Mustapa Kamal telah dipanggil sebagai saksi dan berdalih tidak menerima dana tersebut, kesesuaian keterangan terdakwa dengan tiga saksi—Husin Nasution, Akhiruddin Nasution, dan Herman—membuat JPU mendesak penerapan Pasal 174 ayat (2) KUHAP mengenai sumpah palsu.
"Terdapat kesesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa tentang penyerahan dana. Namun pihak terkait berdalih tak menerima. Ini rawan dikualifikasi sebagai sumpah palsu," tegas JPU Batara Ebenezer.
Kajari Minta Pengawasan Transparan
Kajari Padangsidimpuan, Dr. Lambok M. J. Sidabutar, S.H., M.H, melalui Kasi Intel Jimmy Donovan, S.H., M.H., menyatakan bahwa fakta baru ini menjadi perhatian publik. Ia menekankan pentingnya pengawasan dari masyarakat, Komisi Yudisial, dan Komisi Kejaksaan agar persidangan berjalan transparan dan akuntabel.
Persidangan ini menjadi momen penting dalam pemberantasan korupsi, sekaligus ujian bagi sistem peradilan pidana untuk menjamin supremasi hukum.*
JAKARTA Rayyan Arkan Dhika, bocah yang dikenal dengan julukan &039Aura Farming&039, menunjukkan kebolehannya dalam menampilkan tarian
Seni dan Budaya
JAKARTA Kabar gembira bagi para penggemar Mobile Legends (ML). Pada momen spesial peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke80 t
Komunitas
MEDAN Matahari pagi yang hangat menyinari jalannya upacara sakral penarikan Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun
Pemerintahan
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bersama jajaran pemerintahan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke80 K
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (H
Politik
MEDAN Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan cinema.2
Entertainment
JAKARTA Memperingati Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Garena menghadirkan sejumlah kode redeem Free Fire (FF) terb
Komunitas
JAKARTA Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah kesempatan menarik hadir untuk masyarakat, salah
Ekonomi
DENPASAR Polsek Denpasar Timur menggelar upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan R
Nasional
DENPASAR Warga Banjar Batanbuah, Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur, melaksanakan upacara Mlaspas Balai Banjar serta Piodalan Ida Beta
Seni dan Budaya
