JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan keprihatinan mendalam.
Ia menyebut peristiwa tersebut mencerminkan betapa serius dan akutnya persoalan korupsi di Tanah Air.
"Ini sekali lagi membuktikan bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah sedemikian dalam. Kalau diibaratkan penyakit, ini sudah stadium 4, sudah stadium lanjut," ujar Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Baca Juga:
Menurut Prasetyo, kejadian ini menjadi pengingat keras bagi seluruh jajaran pemerintahan, khususnya Kabinet Merah Putih, untuk senantiasa menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan amanah yang telah diberikan oleh rakyat.
"Ini bukan hanya persoalan pejabat negara, tapi menyangkut seluruh elemen masyarakat. Ini pekerjaan rumah besar kita bersama," tegasnya.
Baca Juga:
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung di KPK.
Ia mengatakan, Presiden terus mengingatkan seluruh pejabat negara agar berhati-hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
"Bapak Presiden telah berulang kali mengingatkan kami untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Semangat yang selalu beliau tekankan adalah menjaga amanah," ucap Prasetyo.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan bahwa OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
"Dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Fitroh saat dikonfirmasi.
Immanuel tidak ditangkap sendiri. Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan 10 orang lainnya.
KPK kini tengah mendalami peran masing-masing pihak, dan memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum mereka.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
