DPRD Medan Umumkan Pemberhentian Wakil Ketua dari Fraksi PKS
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengumumkan pemberhentian Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (P
POLITIK
Jakarta – Eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji, menilai Kepala Desa Kohod, Arsin, diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang. Hal ini disampaikan Susno dalam acara primetime news di Metro TV pada Sabtu (25/1/2025). Susno menilai ada banyak kejanggalan dalam pernyataan Arsin mengenai pagar laut yang dipasang di daerah pesisir pantai Alar Jimab, Tangerang.
Sebelumnya, Arsin menyatakan bahwa wilayah yang dipagar dulunya adalah empang atau lahan kosong yang kini berubah menjadi lautan akibat abrasi. Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, membantah klaim tersebut dan membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) serta Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan di wilayah tersebut.
Komjen Susno Duadji yakin bahwa Arsin merupakan pihak yang mengeluarkan dokumen-dokumen palsu terkait tanah di laut tersebut. Menurut Susno, pembatalan sertifikat oleh Kementerian ATR/BPN menjadi bukti kuat bahwa semua dokumen tersebut adalah hasil pemalsuan. “Kenapa palsu? Karena tidak mungkin ada tanah di laut. Pembatalan oleh Kementerian ATR/BPN adalah bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan,” ujar Susno.
Selain pemalsuan, Susno juga menilai bahwa tindakan ini bisa terkait dengan tindak pidana korupsi, khususnya jika ada unsur suap yang terlibat dalam proses pengeluaran sertifikat palsu tersebut. Susno menyebut bahwa proses penyelidikan harus terus dilanjutkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk perusahaan yang menerima manfaat dari tanah laut tersebut, seperti Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya, Intan Agung Makmur.
Sementara itu, Kepala Desa Kohod, Arsin, yang sempat berdebat dengan Menteri Nusron Wahid mengenai masalah ini, enggan memberikan keterangan lebih lanjut kepada media. Ketika dikejar oleh wartawan, Arsin menghindar dengan alasan akan menjalankan ibadah Sholat Jumat dan langsung meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat. Hal ini memunculkan kelakar dari awak media yang menyebut Arsin sebagai “kepala desa rasa presiden” dengan pengawal yang disebut sebagai “paspamdes” (pasukan pengawal desa).(trbn)
(CHRISTIE)
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengumumkan pemberhentian Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (P
POLITIK
BEKASI Kereta Api (KA) Jarak Jauh bertabrakan dengan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam, 27 April
PERISTIWA
BINJAI Hanya berhenti beroperasi selama beberapa hari karena viral di media sosial, praktik judi togel yang beralamat di Pasar 2 Titi Pa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memintai keterangan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut, P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan
EKONOMI
MEDAN Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Askani, menegaskan tidak terjadi perubahan status Hak G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Badri Munir Sukoco me
PENDIDIKAN
TANGERANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan komitmennya menindak tegas pegawai lembaga pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis lima bulan penjara kepada terdakwa kasus dugaan pemalsuan surat tanah di k
HUKUM DAN KRIMINAL