Roy Suryo Sebut UGM Akan Menyesal Pernah Akui Ijazah Jokowi Asli: Tunggu Tanggal Mainnya!
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo. adsenseDalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri tengah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh anggota Brimob dari Polda Metro Jaya yang terlibat dalam insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, pada Kamis malam (28/8/2025).
Pemeriksaan dilakukan atas dugaan keterlibatan anggota Brimob dalam kejadian tragis di kawasan Bendungan Hilir, Pejompongan, Jakarta Pusat.
Affan diketahui meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) milik kepolisian saat tengah berlangsungnya aksi demonstrasi.
Divpropam menyiarkan langsung proses pemeriksaan ini melalui akun resmi Instagram @divpropampolri, sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Dalam video yang disiarkan, salah satu anggota yang diduga berada di dalam rantis saat kejadian memberikan kesaksian.
"Kalau saya berhenti, habis kita, Pak. Mereka sudah menyerang dengan batu, kayu, bom molotov. Saya fokus menyelamatkan anggota yang saya bawa," ujar seorang anggota Brimob berpakaian kaos hijau dalam rekaman pemeriksaan tersebut.
Ketujuh personel yang diperiksa antara lain disebutkan sebagai Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.
Menanggapi peristiwa yang mengundang duka dan perhatian publik ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan kekecewaannya atas tindakan yang dilakukan aparat di lapangan.
Ia meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan tuntas.
"Saya sangat kecewa atas kejadian ini. Saya sudah perintahkan kepada pihak terkait untuk menyelidiki insiden ini secara menyeluruh dan terbuka," tegas Presiden Prabowo dalam sebuah pernyataan video resmi.
Kepala Negara juga menekankan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan tindakan di luar ketentuan hukum dan prosedur kepolisian akan ditindak tegas.
"Jika ditemukan pelanggaran, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab dan akan diberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku," lanjutnya.
Insiden ini memicu gelombang reaksi keras dari masyarakat sipil, termasuk munculnya tagar seperti #KeadilanUntukAffan, #UsutTuntas, dan #Brimob yang menjadi trending di berbagai platform media sosial.
Aksi solidaritas dan unjuk rasa terus berlangsung di sejumlah titik, menuntut keadilan dan evaluasi terhadap pendekatan aparat dalam pengamanan demonstrasi.
Sementara itu, berbagai organisasi masyarakat sipil turut mendesak Polri untuk membuka hasil penyelidikan secara publik dan memastikan proses hukum tidak berujung pada impunitas.*
(bb/a008)
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo. adsenseDalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait polemik rencana pemerintah menerapkan campuran
Ekonomi
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap
Ekonomi
JAKARTA Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya akan kembali melatih Timnas Indone
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait permintaan 57 mantan pega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi untuk menyidangkan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mendapatkan rumah subsidi karena terkendala
Ekonomi
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp192 triliun untuk s
Ekonomi
SIDOARJO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembangunan ulang Pondok Pesan
Nasional